Jakarta, sumselupdate.com – Upaya membangun kesadaran publik tentang pentingnya kembali ke UUD 1945 naskah asli terus dilakukan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Ketua DPD RI bersama jajaran menyambangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Dalam silaturahmi tersebut, Ketua DPD RI mengajak MUI bergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi yang akan menyambangi MPR RI untuk meminta agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa.
“Kehadiran saya ke sini untuk mengajak MUI, terutama guru saya, KH Marsudi Syuhud, untuk bersama-sama mendatangi MPR agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dengan teknik adendum,” kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu kemudian menjabarkan beberapa hal yang melandasi gagasan agar bangsa ini kembali ke UUD 1945 naskah asli. Menurut dia, persoalan bangsa harus dibenahi dari akar persoalan di hulu.
Baca juga : DPD RI Desak Pemerintah Perkuat Upaya Diplomasi Hentikan Agresi Militer Israel di Palestina
“Komitmen kami memperbaiki bangsa. Tentu perbaikan harus dilakukan di hulu karena di sanalah problemanya. Hulunya UUD 1945. Sudah waktunya UUD 1945 yang dikudeta tahun 1999-2002 dikembalikan sesuai aslinya,” tutur LaNyalla.
Pengamat Ekonomi-Politik, Ichsanuddin Noorsy yang turut mendampingi Ketua DPD RI menambahkan, apa yang dilakukan DPD RI merupakan upaya memperbaiki kondisi bangsa yang kian karut marut. Ichsanuddin menjabarkan, sistem pemilihan presiden secara langsung sangat jelas bertentangan dengan Pancasila, terutama Sila Keempat Pancasila.
“Amerika saja sebagai dedengkot demokrasi tidak menerapkan public vote, tetapi electoral vote. Lalu mengapa kita menelan mentah-mentah konsep yang bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila itu,”kata Ichsanuddin.
Baca juga : Pembukaan Masa Sidang, DPD RI Tekankan Sosialisasi Lima Proposal Kenegaraan
Dia kemudian mengutip pidato mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam satu kesempatan di Universitas Al-Azhar Kairo. “Obama saat itu mengatakan ‘demokrasi yang disebarkan Amerika Serikat tidak kompatibel dengan negara-bangsa lain,” jelas Ichsanuddin.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud mengatakan, dalam konteks ajakan Ketua DPD RI untuk menyambangi MPR RI, maka secara kelembagaan harus menggelar rapat demi membangun kesepakatan terlebih dahulu. “Kami tak memutuskan apakah setuju atau tidak setuju dengan gagasan kembali kepada UUD 1945 naskah asli,” kata Kiai Marsudi.
Menurut Kiai Marsudi, perubahan merupakan hal yang wajar. Ia mengilustrasikan, berbeda tempat dan waktu bisa saja berbeda pandangan. Yang terpenting ada tiga hal yang harus dipegang teguh agar bangsa ini tidak bubar.
“Pertama integrasi wilayah, kedua integrasi pemimpin dan rakyat dan ketiga integrasi nilai,” jelas Kiai Marsudi.
Baca juga : Anggota DPD RI Laporkan Kasus Kekerasan Oknum Polwan ke Polres Morowali Utara
Dan dia kemudian berpesan kepada Ketua DPD RI, agar memperhatikan empat hal dalam berpolitik kebangsaan. Pertama soal struktur berbangsa dan bernegara. Kedua persatuan, baik wilayah maupun ide. Ketiga yakni aturan mulai dari UUD 1945 hingga turunannya. Dan terakhir bisa dikontrol.
“Pemimpin harus bisa dikontrol dan mengontrol. Negara ini adalah negara kesepakatan. Untuk menuju sepakat maka musyawarah. Itulah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan,” demikian Kiai Marsudi.
Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Brigjen Pol Amostian dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Turut mendampingi Pengamat Ekonomi-Politik Ichsanuddin Noorsy, serta Pegiat Konstitusi Zulkifli S Ekomei.
Sedangkan dari MUI hadir di antaranya Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud dan Buya Basri Bermanda, Sekretaris Jenderal MUI H Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Rofiqul Umam Ahmad dan sejumlah jajaran pengurus MUI lain. (**)











