Jakarta, sumselupdate.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah mengenai tantangan dan kesulitan yang dihadapi bangsa ini. Tiga tantangan itu adalah masalah persaingan dan kompetisi, masalah deregulasi, dan masalah yang berkaitan dengan anggaran.
“Ketiga-tiganya sangat penting untuk kita ketahui bersama. Agar kita mempunyai sebuah garis yang sama dalam mengelola pemerintahan ini dan berkonsolidasi dengan baik antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, dari pusat sampai ke daerah,” kata Presiden Jokowi di acara Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jum’at (8/4) .
Menurut Presiden, kondisi global sekarang ini berada pada posisi sangat pesimis, pada posisi pertumbuhan yang menurun dan sulit. Contohnya, tahun kemarin ekonomi dunia mengalami kejadian beruntun, dimana Indonesia baru mengantisipasi adanya krisis Yunani. Ekonomi dunia dihadapkan pada depresiasi Yuan, akibat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menurun, serta kenaikan suku bunga the Fed di Amerika.
Kondisi-kondisi seperti itulah, menurut Presiden, yang harus dipahami oleh semua bahwa kondisi global terus berubah.
“Kita semuanya harus betul-betul sadar bahwa sekarang kita sudah masuk pada integrasi antar wilayah, integrasi antar negara yang apabila sebuah negara itu terguncang, maka kita akan kena imbasnya, kalau negara lain masuk angin kita juga kena imbasnya,” tegasnya.
Karena itu, Presiden mengingatkan, para kepala daerah mesti siap berkompetisi di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Sebab, lanjutnya, sekarang kita masuk dalam MEA, EFTA Uni Eropa, RCEP blok China, dan TPP (Trans Pacific Partnership).
“Inilah kondisi keterbukaan yang tidak bisa kita tolak. Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundel. Bapak simpan di swiss, saya tahu, Bapak simpan di mana saya tahu,” jelas Presiden.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah mempengaruhi kondisi nasional. “Realisasi APBD akan mendorong ekonomi daerah, jangan pakai pola lama, kendalikan kepala dinas agar awal tahun anggaran sudah keluar sehingga Februari mulai dikerjakan,” pintanya.
Jokowi pun meminta, agar pejabat daerah menghindari realisasi anggaran pada pertengahan tahun bahkan pada September dan Oktober. “Jangan yang lama diteruskan, September, Oktober pas hujan datang malah membangun. Kenapa tidak mulai Maret. Jangan terkena arus birokrasi kita,” tuturnya. (shn)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
