Kejati Sumsel Kembali Periksa Mantan Wagub Sumsel Terkait Kasus PDPDE, Ini Jawaban Eddy Yusuf

Mantan Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf.

Palembang, Sumselupdate.com – Mantan Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf, penuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Sumsel, sebagai saksi dugaan korupsi PDPDE yang menjerat mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin,

“Saya tidak tahu apa-apa!. Saya jadi Wagub kerjaan saya hanya mengunjungi Wisuda. Kalian sendiri tahukah?. Tidak pernah saya dilibatkan dalam urusan pemerintahan,” ungkapnya saat dibincangi usai keluar dari Gedung Kejati Sumsel.

Read More

Diakuinya sendiri dia datang dipanggil diminta sebagai saksi ketika dia jadi Wagub. Dia diperiksa sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

“Banyak yang ditanya tadi dari jam 0900 WIB. Kalau untuk fee tidak ada, cuman dapat bogem,” katanya sembari bercanda dan menunjukkan bogem tangannya.

Dia juga menyebutkan sudah dua kali menjadi saksi kasus ini. Baru-baru ini dia dipanggil oleh Kejagung di Jakarta. Dia menyebutkan saat diperiksa selain sebagai Wagub, dia juga menjabat sebagai pengawas proyek pembelian gas bumi oleh BUMD PDPDE.

“Dua kali kemarin di Jakarta, tetapi sama saja pertanyaannya. Saya menjabat juga sebagai pengawas proyek tetapi hanya nama saja,” ucapnya.

Ditanya usai menjadi Wagub di era Alex Noerdin, Eddy Yusuf terlihat tidak pernah lagi berada di kanca politik ataupun kembali menjadi Bupati di Sumsel.

Dia menjawab, keseharian sekarang hanya di rumah dan sibuk dengan hobinya memelihara burung.

Sementara itu kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan Tahun 2010-2019 diperiksa Tim Jaksa Penyidik Kejagung dan Jaksa Penyidik Kejati di Kejati Sumsel.

Dari pemeriksaan itu telah ditetapkan empat tersangka, yakni Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumsel, Mudai Madang  Direktur PT. DKLN dan juga merangkap Komisaris Utama PT. PDPDE Gas serta menjabat sebagai Direktur PT. PDPDE Gas, Caca Isa Saleh S Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan periode 2008, dan A. Yaniarsyah Hasan Direktur PT DKLN periode 2009.

Diketahui, adapun kerugian negara dalam dugaan kasus ini berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan RI terdiri dari tiga kerugian negara, yakni kerugian negara sebesar USD 30.194.452.79 berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 s/d 2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel

Kerugian negara sebesar USD 63.750,00 dan Rp2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.