Palembang, Sumselupdate.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bima Sakti guna meningkatkan manajemen pelayanan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Upaya peningkatan manajamen penanganan kasus itu dilakukan seiring meningkatnya pengaduan dugaan kekerasan perempuan dan anak terjadi fi Sumsel dari tahun sebelumnya.
Yang tercatat sepanjang tahun 2025 ini hingga September ini telah ada 510 pengaduan yang diterima DPPPA baik ditingkatkan Provinsi, dan juga di tingkat kabupaten kota.
Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya sepanjang 2024, pengaduan yang tercatat berjumlah 545 dimulai Januari 2024 hingga akhir Desember 2024. Oleh sebab itu sebagai upaya komitmen pemerintah dalam memenejem kasus kekerasan perempuan dan anak itu.
DPPPA Sumsel membentuk komitmen terstruktur melibatkan pihak lain diantaranya Dinas Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, dan organisasi masyarakat dalam hal ini praktisi hukum LBH Bima Sakti.
Sebagai langkah awal, DPPPA Sumsel melaksanakan diskusi melibatkan seluruh DPPPA Kabupaten Kota se Sumsel dan menjadikan 4 organisasi lainnya tersebut menjadi narasumber.
Baca juga : Pengacara Desak Polrestabes Palembang Usut Tuntas Kasus Kekerasan Seksual, Korban Masih Trauma
Diskusi tersebut berlangsung sejak Senin (13/10) hingga rabu (15/10) di Ballroom Emilia Hotel. Diskusi tersebut bertajuk “Sinergitas Peningkatan Manajemen Kasus dalam Perlindungan Anak dan Perempuan di Sumatera Selatan”.
Banyak hal yang menjadi pembicaraan selama diskusi tersebut seperti isi ketimpangan gender, pemulihan hak anak, Perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan dan TPPO atau Human Traffcking, Layanan bagiKorban KTP/A dan TPPO, dan kualitas keluarga.
Baca juga : Wakil Ketua Komisi X DPR Kecam Kekerasan Anak Polisi Terhadap Guru SMAN 1 Sinjai
”Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi di Indonesia, oleh sebab itu penanganan kasus membutuhkan kerjasama lintas sektoral, dan perlunya peningkatan SDM dan sistem menejemen kasus yang terintegrasi, ” ucap Fitriana S. Sos MSi Kepala Dinas PPPA Sumsel.
Dalam peningkatan manajemen kasus ini pihaknya berharap DPPPA ditingkatkan Kabupaten Kota dapat lebih proaktif menjangkau korban yang belum atau tidak melapor termasuk dengan melakukan pemantauan di sosial media.
Untuk pengelolaan kasusnya pun, DPPPA Sumsel mengaharapkan adanya assessmen terhadap kebutuhan korban termasuk rekomendasi untuk perluasan jaringan dan penjaminan layanan gratis atau dukungan biaya bagi korban.
”Harapan dari sinergitas ini, terbentuknya penanganan kasus yang terpadu di kabupaten kota, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor, peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan pasca kasus, dan terlindungi generasi anak yang aman, “ucap Fitriana.
Yang menarik dari diskusi tersebut, DPPPA juga dalam melakukan advokasi terhadap korban juga melibatkan peran serta pihak lain dalam hal ini bekerjasama dengan LBH Bima Sakti.
Dalam diskusi tersebut M Novel Suwa SH Msi Direktur LBH Bima Sakti bersama dengan Dr Conie Pania Putri SH MH wakil Direktur hadir sebagai narasumber dalam salah satu sesinya.
Dalam paparan diskusi tersebut, sepanjang kerjasama LBH Bima Sakti dan DPPPA Sumsel di pertengahan tahun ini telah menangani sudah ada 15 kasus serius yang telah ditangani dan berproses.
Beberapa diantaranya telah memasuki masa persidangan dan beberapa masih berproses di pihak kepolisian dan ada juga yg diselesaikan melalui Restoratif Justice,.
”Kami LBH Bima Sakti sebagai Mitra dari Dinas PPPA Sumsel berkomitmen untuk mendampingi semua permasalahan hukum perempuan dan anak baik secara Preventif maupun Refreshif, “ucap Dr Conie Pania Putri SH MH. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
