Kajati Sumsel Imbau Kejari dan Polri Kawal Dades Dalam Mengelolah Dana Desa

Sekretaris Daerah OKU bersama unsur Muspida OKU menghadiri ramah tamah dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Hotel BIL, Senin (09/03/2020) malam.

Baturaja, Sumselupdate.com – Sekretaris Daerah OKU bersama unsur Muspida OKU menghadiri ramah tamah dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Hotel BIL, Senin (09/03/2020) malam.

Menurut rencana, Kajati Sumsel Dr Wisnu Baroto SH MHum beserta ketua wilayah ikatan Adhyaksa Karini Ny Retno Wisnu Baroto dan rombongan pagi ini akan bertolak menuju Kab OKUT, OKUS, dan pada sore hari kembali ke Kabupaten OKU sebelum ke Palembang.

Bacaan Lainnya

Dalam kunjungannya ke Kabupaten OKU Raya, Kajati Sumsel turut didampingi Asdatun, Aspidsus, Aspidum, Asintel, dan Kabag Tata Usaha.

Sekretaris Daerah OKU H Achmad Tarmizi yang mewakili Bupati OKU menyambut baik kedatangan Kajati Sumsel beserta rombongan di bumi Sebimbing Sekundang.

“Kami berharap Kajati Sumsel dapat memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk bagi pejabat dan OPD di Kab OKU,” ujarnya.

Selanjutnya Sekda menjelaskan detail wilayah Kabupaten OKU yang mempunyai 13 kecamatan, 143 desa, dan 14 kelurahan dengan luas wilayah 4700 KM2 serta jumlah penduduk 360.000. OKU kata Sekda juga memiliki banyak obyek wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi, seperti obyek wisata Gua Puteri, Air Terjun Kambas dan banyak lagi obyek wisata lainnya.

“Di OKU, pada 5 Maret lalu telah dilaksanakan Pilkades yang diikuti oleh 74 desa di 12 kecamatan. Alhamdulillah mulai dari persiapan sampai pemungutan suara berjalan aman dan lancar, tentunya ini tidak terlepas dari peran serta TNI, Polri, dan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan Kabupaten OKU pada tahun 2020 ini juga akan melaksanakan Pilkada serentak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Sementara itu, Kajati Sumsel Wisnu Baroto mengatakan, kunjungan kerja ini adalah melihat sejauh mana Kejaksaan Negeri di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sumsel dalam menghadapi penilaian untuk mendapatkan predikat WBK yang merupakan instruksi dari Kemenpan RB.

Pelaksanaan penilaian dimulai pada akhir bulan Maret ini, yaitu penilaian internal pengawasan, dan pada bulan Juni dan Juli berlangsung penilaian ekternal sampai penganugerahan pada bulan Desember 2020 ini, untuk itu diharapkan semua jajaran Kejaksaan Negeri agar mempersiapkan diri dari sekarang, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumsel turun langsung pada kunjungan ini, karena 25 Kejaksaan Negeri di Sumsel belum mendapatkan predikat WBK.

Menyinggung masalah penggunaan dana desa yang cukup besar nilainya ini, diharapkan agar Kejaksaan Negeri dan Polri dapat mengawal dan membimbing kepala desa, seperti diketahui banyak kepala desa yang masih kurang memahami regulasi tentang penggunaan dana desa, karena latar pendidikan kepala desa bukan orang yang mengerti tentang ekonomi ataupun seorang sarjana Akuntan sekalipun.(arm)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.