Palembang, Sumselupdate.com – Kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa 30 kilogram beras untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Bantuan tersebut merupakan akumulasi penyaluran selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap keluarga memperoleh alokasi 10 kilogram beras per bulan yang akan disalurkan sekaligus.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan penyaluran bantuan pangan bersama Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel di Kecamatan Kertapati, Palembang, Rabu (4/11/2026).
Zulkifli mengatakan, program bantuan pangan ini menyasar sekitar 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia yang masuk kelompok desil 1 sampai desil 4.
Menurutnya, bantuan tersebut disiapkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, terutama di tengah dampak musim kemarau yang berpotensi menekan produksi padi dan memicu kenaikan harga beras.
“Penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan untuk Oktober, November, dan Desember akan dirapel menjadi 30 kilogram,” katanya.
Ia menjelaskan, penyaluran dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat yang masuk kategori penerima manfaat akan memperoleh bantuan sesuai data dan jadwal distribusi melalui Bulog.
Selain bantuan gratis bagi keluarga penerima manfaat, pemerintah juga menyiapkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton.
Beras SPHP tersebut dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram dan dapat diperoleh masyarakat melalui Bulog maupun pasar tradisional. Program ini diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak masuk kelompok penerima bantuan langsung.
Zulkifli menyebutkan, harga beras di pasaran saat ini berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Karena itu, penyediaan beras SPHP diharapkan membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga lebih terjangkau.
Bulog Siapkan 380 Ribu Ton Beras untuk Industri Kue dan Bihun
Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga, pemerintah juga menyiapkan pasokan beras untuk mendukung pelaku usaha kecil, khususnya pengrajin kue dan produsen bihun.
Zulkifli mengatakan, pemerintah telah menghentikan impor beras pecah dan menyiapkan sekitar 380.000 ton beras yang telah tersimpan di gudang Bulog selama kurang lebih satu tahun.
Beras tersebut direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, termasuk melalui pengolahan menjadi tepung beras.
“Beras tersebut akan dilelang dengan harga Rp11.000 per kilogram agar dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khususnya pengrajin kue dan produsen bihun rumahan,” jelasnya.
Para pelaku usaha yang membutuhkan pasokan tersebut dapat menghubungi kantor Bulog di daerah masing-masing sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kita ingin harga produk tidak naik dan ukuran kue juga tidak perlu dikurangi,” katanya.
Jagung Bulog Dijual Rp5.500 per Kilogram untuk Peternak
Di sektor peternakan, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk membantu mengendalikan biaya pakan ternak yang dipengaruhi kenaikan harga jagung.
Zulkifli menyebutkan, Bulog memiliki stok jagung sekitar 100.000 hingga 150.000 ton. Pemerintah berencana melepas stok tersebut dengan harga Rp5.500 per kilogram.
Kebijakan ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah, terutama peternak ayam pedaging dan ayam petelur.
“Kebijakan ini ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, terutama peternak ayam pedaging dan ayam petelur,” katanya.
Melalui penyediaan jagung dengan harga lebih terjangkau, pemerintah berharap biaya produksi pakan dapat ditekan sehingga harga telur dan daging ayam di pasaran tetap terkendali.
Siapkan Rp1,5 Miliar per Desa untuk Budi Daya Ikan
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga menyampaikan rencana program tematik budi daya ikan di desa dan kelurahan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan serta pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
Pemerintah disebut menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk setiap desa atau kelurahan yang memenuhi persyaratan, termasuk memiliki lahan minimal 1.000 meter persegi.
“Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk setiap desa atau kelurahan yang memenuhi persyaratan, yakni memiliki lahan minimal seluas 1.000 meter persegi,” katanya.
Zulkifli meminta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan rencana tersebut kepada para bupati dan wali kota agar pemerintah daerah dapat mengusulkan lokasi yang memenuhi persyaratan.
Pemerintah desa maupun kelurahan yang memiliki lahan sesuai ketentuan diminta mengajukan usulan kepada kementerian terkait untuk diproses lebih lanjut.
“Program ini akan dibangun di 60 ribu desa atau kelurahan. Jadi, hampir semua desa berpeluang mendapatkan program tersebut asalkan memiliki lahan seluas 1.000 meter persegi,” jelasnya.
Pemerintah Rencanakan 5.000 Kampung Nelayan pada 2027
Selain budi daya ikan, pemerintah juga merencanakan pembangunan 5.000 kampung nelayan pada 2027.
Program tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang aktivitas perikanan, mulai dari balai lelang, pabrik es, fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Penyediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan nelayan, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta mempermudah pemenuhan kebutuhan bahan bakar.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mendukung kesejahteraan masyarakat, mulai dari keluarga berpenghasilan rendah hingga pelaku UMKM, peternak, dan nelayan.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
