Palembang, Sumselupdate.com – Ternyata langkah Pemkot Palembang untuk meminjam Rp116 Miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) baru sebatas wacana. Pemkot berupaya membayar hutang proyek tahun 2020 tanpa harus melakukan pinjaman ke pihak ketiga. Caranya dengan menerapkan efisiensi semua OPD,
Hal itu ditegaskan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palembang, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, Kamis (4/2/2021). Ia menyebut jika pihaknya belum mengajukan pinjaman lantaran masih mempertimbangkan dan mengkaji banyak hal.
“Sampai sekarang masih tahap pengkajian, surat pun belum kita layangkan. Baru wacana saja, tapi memang untuk penjajakan awal dan konsultasi ke PT SMI serta pembahasan di Banggar DPRD, kita belum ditingkat proses pinjam,” katanya.
Dewa membenarkan bahwa Pemkot Palembang masih ada hutang proyek OPD tahun 2020 yang belum dibayarkan. Mereka mereka masih mempertimbangkan, di antaranya soal bunga pinjaman meski jika dibandingkan dengan Bank Sumsel Babel (BSB) bunga yang dikenakan PT SMI relatif lebih kecil.
“Sebenarnya ini kali pertama Pemkot untuk mewacanakan pinjaman, namun sebelumnya seperti Provinsi dan Pemkab Banyuasin juga pernah mengajukan pinjaman ke PT SMI,” katanya.
Pemkot berupaya untuk membayar hutang proyek tahun 2020 tanpa harus melakukan pinjaman ke pihak ketiga. Caranya dengan menerapkan efisiensi semua OPD, mulai dari mengurangi frekuensi perjalanan dinas, pemeliharaan barang dan kantor, ATK ataupun makan minum sehingga akan mengakomodir efisiensi anggaran.
Efisiensi ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 namun sayangnya sejumlah OPD masih menganggarkan tinggi.
“Harusnya perjalanan Dinas hanya dua sampai tiga orang, makan minum 70 porsi dan kualitasnya harus dikurangi. Sesuai aturan Kemenkue, setelah dua jam rapat baru keluar Snack. Begitu juga pengurangan ATK tanpa menggunakan kertas, apalagi sekarang serba digital,” katanya.
Selain itu, efisiensi terkait kendaraan dinas untuk esselon IV hanya untuk operasional turut dibatasi. Silakan tetap esselon IV pakai, tapi untuk uang minyak dan lain-lain, semua ditanggung sendiri,” ujarnya.
Tak hanya perampingan anggaran, kata Dewa pihaknya juga mengoptimalkan penerimaan retribusi dan pajak daerah. Termasuk menggali potensi pendapatan baru yang ada di Kota Palembang.
“Tahun ini baik retribusi dan pajak daerah Kota Palembang dikisaran Rp1,4 Triliun. Ada peluang dari pajak BPHTB yang belum terbayar dari Pertamina sehingga kita optimis dengan telah dibentuknya tim Pokja optimalisasi retribusi target ini bisa tercapai,” katanya. (Iya)











