Hasil Migas di Kabupaten Muaraenim Hanya Sumbang 18 Persen Pendapatan Daerah 

Kabid Pendaftaran dan Pendataan Bapadan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Muaraenim Suhardi

Muaraenim, Sumselupdate.com – Hasil pendapatan daerah Kabupaten Muaraenim dari sektor minyak bumi dan gas hanya mencapai 17 persen. Hal itu terbagi kedua sektor, yaitu minyak bumi sebanyak 5 persen sedangkan sektor gas bumi sebanyak 13 persen.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Muaraenim Rinaldo, SSTP, melalui Kabid Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah Suhardi, S.IP, MSi, Selasa (27/10/2020).

“Sejak tahun 1990 sebenarnya banyak sumur yang tergabung ke dalam SKK Migas yang tergabung di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) ada sekitar 40-an. Namun beriringnya waktu di Muaraenim di tahun 2019 hanya tinggal 6 perusahaan lagi dikarenakan mayoritas sumur yang ada di Muaraenim banyak sumur tua. Adapun keenam perusahaan itu Pertamina Asset 2 Limau, Medco Lematang, Seleraya Belido, Pertamina Aset 2, Medco, dan Medco Lematang,” ungkapnya.

Terkait dengan hasil migas, Suhardi mengatakan, hal itu kembali ke Pemerintah Pusat yang diteruskan ke Provinsi lalu ke kabupaten.

“Pendapatan daerah dari hasil migas ada sumber yaitu minyak bumi dan gas bumi dibagi hasil sesuai dengan persentase berdasarkan PP Nomor 5 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Di mana untuk sektor minyak bumi sebanyak 15 persen untuk daerah yang dibagi menjadi tiga, di mana provinsi mendapatkan 3 persen, kabupaten penghasil mendapatkan 5 persen, sedangkan 7 persennya lagi dibagi keseluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan,” bebernya.

“Sedangkan 85 persennya masuk ke pemerintah pusat. Sementara di sektor gas bumi, sebanyak 30 persen untuk daerah dan  70 persen untuk pemerintah pusat. Dari 30 persen untuk daerah itu dibagi 13 persen untuk Kabupaten Muaraenim sebagai penghasil, 6 persen provinsi, dan 11 persennya untuk kabupaten/kota se-Sumsel,” urainya.

Suhardi mengatakan, sepanjang PP ini tidak diubah maka PAD tidak ada masuk ke daerah secara langsung kecuali Medco atau perusahaan lainnya beroperasi menggunakan mesin genset/air tanah.

Terkecuali Pertamina, menurut Rinaldo, melalui Kemenkeu dan ditanggulangi pemerintah pusat yang ditagihkan melalui Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan atas rekomendasi SKK Migas, dan itu pun perusahaan yang kontraknya dari 2010 tidak ada.

“Kita sering membuat surat agar daerah dapat berperan serta, namun hal ini tidak pernah direspon oleh K3S. Kenapa kita menginginkan peran serta kita, karena pendapatan ini beda dengan CSR perusahaan yang mana peran serta pembangunan diserahkan ke pemda langsung. Kalau CSR itu ke ring perusahaan itu sendiri. Pada peran serta itu telah tercantum dalam Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang peran serta badan usaha masyarakat dan luar negeri untuk peningkatan pembangunan di Muaraenim berbentuk hibah tidak mengikat selain dari Forum CSR PKBL,” tegasnya.

Terakhir Suhardi berharap kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Muaraenim untuk dapat menerapkan NPWP para pekerja wajib berdomisili di Muaraenim.

“Kita mengimbau perusahaan yang ada di Muaraenim diharapkan pekerjanya memiliki NPWP Muaraenim melalui KPP Pratama Prabumulih agar pajaknya masuk ke Muaraenim bukan ke daerah lain,” pungkasnya. (dan)

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.