Palembang, Sumselupdate.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan tim penasihat hukum Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nonaktif, Iwan Tuaji, dan Kepala UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Selatan, Alhefy Kurniawan.
Putusan sela tersebut dibacakan dalam persidangan di PN Tipikor Palembang, Senin (9/11/2026).
Majelis hakim yang diketuai Idil Amin SH MH menyatakan keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum kedua terdakwa tidak dapat diterima.
Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian.
“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Iwan Tuaji dan Alhefy Kurniawan, serta menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,” tegas majelis hakim saat membacakan amar putusan.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, persidangan akan berlanjut ke agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU.
Usai membacakan putusan sela, majelis hakim menanyakan kesiapan JPU terkait jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan berikutnya.
JPU menyampaikan telah menyiapkan sekitar 15 saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara tersebut.
“Baik, Yang Mulia. Untuk pemeriksaan pokok perkara, kami telah menyiapkan sekitar 15 orang saksi. Namun, pada persidangan Senin pekan depan, terlebih dahulu akan diperiksa sekitar enam orang saksi,” jawab JPU di hadapan majelis hakim.
Dakwaan Uang Rp872,5 Juta dan Janji Proyek Rp10 Miliar
Dalam surat dakwaan, JPU mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp872,5 juta dari seorang kontraktor bernama Horizal alias Icon.
Uang tersebut diduga diberikan sebagai imbalan atas janji pekerjaan proyek parit dan pengerasan jalan senilai Rp10 miliar di Kabupaten PALI.
JPU menguraikan, dari total uang tersebut, sebesar Rp520,5 juta diduga menjadi bagian Iwan Tuaji, sedangkan Rp352 juta lainnya diperuntukkan bagi Alhefy Kurniawan.
Perkara ini disebut bermula pada 2 Desember 2024. Saat itu, Alhefy menghubungi Horizal dan mengajaknya bertemu di rumah Iwan di Palembang.
Dalam pertemuan tersebut, Alhefy disebut menyampaikan adanya proyek pekerjaan yang bisa dikerjakan. Iwan kemudian diduga menawarkan proyek parit dan pengerasan senilai Rp10 miliar sekaligus meminta Horizal menyiapkan uang Rp1 miliar.
Pada 18 Desember 2024, Horizal kembali menemui Alhefy untuk memastikan tawaran tersebut. Saat itu, Horizal disebut sedang mengajukan pinjaman ke bank untuk mengikuti proyek di Kabupaten PALI.
Menurut dakwaan JPU, Iwan kembali meyakinkan Horizal bahwa proyek tersebut tersedia dan dapat diberikan kepadanya.
Penyerahan uang diduga berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, pada 20 Desember 2024, Horizal menyerahkan uang Rp437 juta kepada Alhefy. Dari jumlah tersebut, Rp352 juta diduga menjadi bagian Alhefy, sedangkan Rp85 juta disebut diteruskan kepada Iwan.
Selanjutnya, pada 25 Desember 2024, Horizal mentransfer Rp261 juta ke rekening Junaidy yang disebut sebagai ajudan Iwan. Dana tersebut kemudian diduga diteruskan ke rekening Iwan secara bertahap.
Penyerahan berikutnya berlangsung pada 31 Desember 2024. Horizal kembali mentransfer Rp174,5 juta ke rekening Junaidy. Uang tersebut juga disebut diteruskan ke rekening Iwan melalui sejumlah transaksi.
Dengan demikian, total uang yang diserahkan Horizal mencapai Rp872,5 juta. JPU menduga uang tersebut diterima untuk kepentingan kedua terdakwa.
Proyek yang Dijanjikan Tidak Terealisasi
Dalam dakwaan, JPU juga mengungkap bahwa proyek yang dijanjikan kepada Horizal tidak kunjung terealisasi.
Pada 2025, Iwan disebut kembali menjanjikan pekerjaan proyek senilai Rp3 miliar.
Sekitar Oktober 2025, Horizal bersama Redi Hartono mendatangi rumah Iwan untuk menanyakan kepastian pekerjaan tersebut.
Namun, Iwan disebut menyampaikan bahwa proyek itu telah diberikan kepada Alhefy. Sementara itu, pekerjaan yang dimaksud ternyata telah dikerjakan oleh pihak lain.
JPU menilai rangkaian perbuatan tersebut mengindikasikan adanya dugaan permintaan uang dengan iming-iming pemberian proyek pemerintah.
Dalam surat dakwaan, JPU menerapkan tiga lapisan pasal terhadap kedua terdakwa, yakni Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, serta Pasal 606 ayat (2), dengan ketentuan terkait dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dengan ditolaknya eksepsi, JPU kini akan membuktikan seluruh dakwaan melalui keterangan saksi dan alat bukti dalam persidangan selanjutnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
