Jakarta, Sumselupdate.com – Institut Marhaenisme27 menggelar podcast bertajuk ‘Siraman Air Keras: Cara Otoritarianisme Melumat Wajah Keadilan’ di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Franz Magnis-Suseno sebagai narasumber, dengan Emzi, jurnalis sekaligus aktivis, bertindak sebagai host.

Dalam keterangannya, Romo Magnis menegaskan bahwa serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan martabat kemanusiaan.

Ia menilai peristiwa tersebut mencerminkan luka mendalam dalam etika bernegara. Meski mengapresiasi respons cepat aparat, ia menekankan bahwa penegakan hukum belum tuntas apabila aktor intelektual di balik serangan belum terungkap.

Menurutnya, kegagalan mengungkap dalang akan memperkuat pola kekerasan sebagai alat pembungkaman, sekaligus merusak integritas hukum dan posisi Indonesia di mata dunia internasional.

Selain isu domestik, Romo Magnis juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Donald Trump terkait konflik Gaza.

Ia mengingatkan agar Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yakni tidak terikat pada kepentingan negara tertentu, namun tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia secara mandiri.

Lebih lanjut, ia memaparkan kompleksitas konflik Palestina yang kini berada dalam pusaran kepentingan global. Menurutnya, isu tersebut tidak lagi semata soal kemanusiaan, tetapi juga bagian dari kalkulasi politik dan ekonomi internasional sejak Perang Enam Hari 1967.

Ia juga menyinggung adanya kecenderungan koalisi tidak resmi antara Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi yang dinilai lebih memprioritaskan pembendungan pengaruh Iran, sehingga isu kemerdekaan Palestina kerap terpinggirkan.

Dalam konteks tersebut, Romo Magnis menilai masyarakat sipil memiliki peran krusial sebagai penjaga moral kekuasaan. Ia menegaskan bahwa kekuatan moral Indonesia di tingkat global sangat bergantung pada keberhasilan negara dalam menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin keamanan bagi suara kritis.

Di sisi lain, ia juga memberikan catatan kritis terhadap kebijakan sosial seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut tidak boleh dipolitisasi sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan harus dikelola secara transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Romo Magnis turut menyoroti keterlibatan TNI dalam program tersebut sebagai potensi penyimpangan dari profesionalisme militer yang seharusnya tetap fokus pada fungsi pertahanan negara.

Secara keseluruhan, ia menegaskan bahwa kekuatan moral suatu bangsa di tingkat internasional hanya dapat terwujud apabila pemerintah memiliki keberanian etis untuk menegakkan keadilan, menjaga kemandirian politik, serta memastikan seluruh institusi negara berjalan sesuai prinsip demokrasi.

(**)