Palembang, Sumselupdate.com — Penguatan ekonomi syariah terus didorong sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Ekonomi Regional Sumatera 2026 yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (20/4/2026).
Pulau Sumatera dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini ditopang oleh dominasi penduduk Muslim, kekuatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta aktivitas perdagangan dan industri yang terus berkembang.
Meski demikian, penguatan ekosistem ekonomi syariah di tingkat regional masih membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta pelaku industri keuangan syariah.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kabar Grup Indonesia (KGI) bekerja sama dengan UIN Raden Fatah Palembang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatera Selatan, serta Generasi Digital Indonesia (GRADASI) Sumatera Selatan di Auditorium UIN Raden Fatah Jakabaring.
CEO KGI, Upi Asmaradana, mengatakan Palembang dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki posisi strategis, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun sejarah sebagai pusat perdagangan sejak masa Sriwijaya.
“Forum ini diharapkan mampu mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah di Sumatera, sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di tingkat regional.
Peserta forum berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Sumatera, pelaku industri keuangan syariah, pengusaha, akademisi, hingga mahasiswa dan komunitas ekonomi syariah.
Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Muhammad Adil, menilai pemilihan Palembang sebagai lokasi kegiatan sangat tepat mengingat kota ini memiliki sejarah panjang dalam peradaban ekonomi, mulai dari era Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang Darussalam.
“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti di tingkat nasional,” ujarnya.
Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Menteri Agama RI Prof. Nazaruddin Umar yang diwakili oleh Dirjen Bimas Islam Prof. Abu Rokhmad, Asisten II Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad, perwakilan Bank Syariah Indonesia Palembang, Baznas Sumatera Selatan, HIPMI Syariah Sumsel, serta akademisi dari UIN Raden Fatah Palembang.
Forum ini terbagi dalam dua sesi diskusi. Sesi pertama mengangkat tema penguatan ekosistem keuangan syariah melalui sinergi kebijakan, regulasi, dan industri. Sementara sesi kedua membahas peran ekonomi syariah sebagai strategi pembangunan daerah dan penguatan ekonomi riil.
Piagam Palembang
Sebagai hasil utama forum, dirumuskan dokumen rekomendasi strategis bertajuk Piagam Palembang. Dokumen ini akan diserahkan kepada Menteri Agama RI sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi syariah di tingkat regional.
Piagam Palembang memuat sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah, pengembangan industri halal, optimalisasi keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf produktif, serta peningkatan literasi ekonomi syariah.
Dokumen ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah berbasis nilai-nilai syariah, termasuk dalam penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Forum ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran Sumatera sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
Peluncuran KabarSumatra.com
Forum ini juga menjadi momentum peluncuran media digital KabarSumatra.com, yang berfokus pada pemberitaan ekonomi, bisnis, investasi, serta pembangunan di wilayah Sumatera.
Kehadiran media ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem informasi ekonomi regional serta mendorong transparansi dan literasi ekonomi publik.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI juga dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia yang diwakili oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis.
(**)











