Jakarta, sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengajak anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengurangi perdebatan terkait penguatan DPD menggunakan mekanisme perubahan konstitusi. Karena kemungkinan terjadinya perubahan konstitusi, itu bukan perkara mudah. Membutuhkan pemikiran mendalam dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, sehingga akan membutuhkan waktu lama. Padahal, kerja-kerja DPD meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan ditunggu daerah.
Menurut Fadel, DPD harus berpaling dari perdebatan amandemen konstitusi, dan lebih fokus kepada program pembangunan daerah, serta menjadikan kemajuan daerah sebagai prioritas tugas. Seperti melakukan pembahasan program pembangunan dengan gubernur dan mengikutsertakan menteri terkait. Mengupayakan program dari pusat ke daerah, serta memperjuangkan aspirasi daerah ditingkat pusat.
“Dari semua pembahasan yang dilakukan selama ini, kemudian usulan para pakar dan masukan serta pemikiran daerah, sebaiknya DPD fokus menatap masalah pembangunan daerah, dan itu jadi tugas pokok. Yaitu, membantu memperlancar program pembangunan daerah,” ujar Fadel usai menghadiri Focus Group Discussion di Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024).
Tema yang dibahas dalam FGD, itu adalah optimalisasi peran dan fungsi DPD RI dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingan daerah.
Dikatakan Fadel, tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan energi membahas tugas dan kewenangan yang sudah menjadi tupoksinya DPR RI. Seperti masalah presiden independen yang dulu pernah disuarakan. DPD juga tidak perlu bersinggungan, apalagi sampai bersaing dengan DPR. Contohnya kasus legislasi dan penganggaran. Lebih baik DPD mengatur diri sendiri ke arah program pembangunan bagi daerah.
Baca juga : Bakal Disambangi Kemenparekraf, Pj Wali Kota Pagaralam Pantau Lokasi ADWI 2024
“Kita tidak perlu memaksakan penguatan DPD harus dengan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu lebih besar bobotnya ke DPR. Kita harus fokus ke daerah, segara bekerja, tanpa menunggu lagi,” kata pimpinan MPR dari kelompok DPD, itu.
Dia menambahkan banyak yang diharapkan daerah dari kehadiran DPD. Seperti, percepatan pembangunan, dan pemerataan anggaran. Dan itu belum semua dilaksanakan secara optimal.
Baca juga : Anggota Komisi V DPR Ingatkan Operator dan Regulator Jadikan Pelayanan Sebagai Perioritas
“Fokus saja pada tupoksi, dan membantu menyelesaikan persoalan di daerah. Itu saja kalau dilakukan dengan baik, pasti membutuhkan waktu, tenaga hingga pikiran kita,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
