Jakarta, sumselupdate.com – Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mendukung kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, melarang ekspor Energi Baru Terbarukan (EBT) ke luar negeri.
Pelarangan ini sama seperti kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan minyak goreng yang mengharuskan badan usaha memenuhi kebutuhan masyarakat terlebih dahulu.
Menurut Mamit, pelarangan ekspor EBT tersebut demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengingat bauran listrik dari energi bersih secara nasional masih berada pada angka 11,7 persen.
“Saya kira memang seharusnya ya, karena jumlah (EBT) kita masih sedikit. Harusnya memang tidak untuk di pasar export. Jadi kita coba penuhi dulu kebutuhan dalam negeri secara optimal,” ujar Mamit, Minggu (5/6/2022).
Dikatakan Mamit, tahun 2025 pemerintah harus mengejar target bauran listrik bersih mencapai 23 persen. Meski terasa cukup berat untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menggalakkan beberapa program salahsatuya dengan penggunaan PLTS Atap untuk mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan (EBT).
“Tapi paling tidak saat ini pemerintah sedang menggalakkan dengan program terutama untuk PLTS atap supaya terus berkembang. Nah ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan EBT di 23 persen untuk 2025,” jelasnya.
Selain itu untuk mendukung penggunaan EBT pemerintah juga tengah menggodok Rancangan Undang-Undang EBT untuk menciptakan iklim investasi dan pengembangan EBT.
“Kita juga sedang menggodok UU EBT. Ini menjadi salah satu pintu masuk untuk investasi di sektor EBT dan ini salah satu cara kita mengejar target 23% tahun 2025,” tuturnya.
Mamit mengingatkan pemerintah saat ini kondisi pasokan listrik dari PLN sedang Over Supplay atau mengalami kelebihan pasokan, sehingga kelebihan itu harus diserap.
Belum lagi ditambah sumbangan pasokan energi dari EBT sehingga pemerintah harus menciptakan pasar baru demi konsumsi listrik.
“Kita juga mesti paham saat ini kondisi listrik kita sedang over supplay, kalau tetap dipaksakan juga nanti bagaimana dengan PLN karena mereka harus tetap menampung dari EBT ini,” paparnya.
Sedangkan listrik ini masih cukup banyak, mau tidak mau pemerintah harus menciptakan pasar baru ataupun bagaimana cara supaya konsumsi listrik meningkat. Sehingga listrik dari EBT bisa dioptimalisasi potensi di dalam negeri,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
