Palembang, Sumselupdate.com – DPRD Provinsi Sumsel menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan penanganan pandemi covid 19 di Sumsel. Pada rakor yang dilaksanakan Rabu (8/4) kemarin, dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Sedangkan dari pihak eksekutif yakni Asisten I Pemprov Sumsel Ahmad Nadjib, Kepala BPKAD Sumsel Muklis, Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy, Gugus Tugas Covid 19 dan BPBD Sumsel.
Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda N Kiemas saat memimpin rapat, meminta agar penanganan Covid-19 antara provinsi dan kabupaten kota bisa holistik.
“Sekarang harus dibuat pengetatan wilayah, siapa bertanggung jawab, standarnya bagaimana di kabupaten kota, SOP seperti ini ini harus diluruskan semua, sehingga anggaran timbul di kabupaten kota, standarnya ditetapkan oleh Provinsi dan di koordinasikan oleh Gubernur, dan bagaimana mensinergikan 17 kabupaten kota biar satu irama, dan jangan dibebankan di kota Palembang , kabupaten kota lain bagaimana,” katanya.
Giri juga meminta Pemprov Sumsel merumuskan langkah-langkah penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat Covid-19 di Sumsel.
Sementara anggota DPRD Sumsel H Nasrul Halim mengingatkan semua pihak agar bertindak cepat dalam penanganan Covid-19.
“Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan, , masih banyak rumah sakit kita membutuhkan APD di puskesmas aku yakin tidak ada, apolagi di OKI yang ujung-ujung tulung,” katanya.
Ia juga mempertanyakan jumlah masyarakat Sumsel yang telah dilakukan rapid test corona termasuk bagaimana tugas pemerintah membantu masyarakat berdampak corona di seluruh Sumsel.
Sedangkan MF Ridho memberikan masukan agar penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Sumsel, Gubernur Sumsel segera mengumpulkan kepala daerah 17 kabupaten kota.
“Memang kita punya SOP tapi kesannya daerah ini sendiri-sendiri dan Pemprov ini hanya mengandalkan informasi. Harus ada sinergi daerah mengerjakan apa, provinsi mengerjakan apa? Itu secara serentak dengan SOP yang sama, jangan daerah ada yang kerja sendiri melaporkan hanya itu saja dianggap ada koordinasi, ya dipanggil 17 bupati dan walikota,“ katanya.
Dia mengkritik terhadap banyaknya Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Sumsel lantaran pintu masuk ke Sumsel terbuka dan tidak ada pengawasan yang ketat hingga kini.
“Semuanya kita lihat, kepala daerah ingin tampil sendiri, pencitraan sendiri, enggak boleh seperti itu. Gubernur satu kendali, tolong sampaikan. Panggil walikota bupati, kita ini dalam rangka mencegah dan mengobati,” katanya.
Sementara, Asisten I Setda Pemprov Sumsel Ahmad Najib berjanji akan segera menyikapi semua masukan baik ide maupun saran yang disampaikan anggota DPRD Sumsel tersebut. Termasuk melakukan pengetatan di daerah perbatasan Sumsel dan melakukan croos ke lapangan dengan melakukan koordinasi antar sektor.
“Selesai ini kami panggil kepala dinas perhubungan,“ katanya sembari mengatakan pihaknya meminta agar pihak Bappeda bergerak cepat.
Sedangkan Kepala BPKAD Sumsel Muklis menjelaskan anggaran covid-19 Sumsel sebesar Rp120 miliar dinilai tidak cukup terutama pasca bencana, artinya dampak ekonominya perlu dipikirkan.
“Usulan dinas kesehatan kemarin sudah memprediksi 3, 4 bulan hampir Rp700 miliar usulan, jadi bagaimana kita menyelesaikan ini dulu kedepan, kalau kurang kita tambah, dan seluruh anggaran di OPD kita kita realokasikan ke dinas kesehatan, BPBD dan dinas sosial untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Sedangkan untuk anggaran dampak sosial covid-19 di Sumsel sudah dialokasikan di Dinas Sosial Sumsel sebesar Rp 8 miliar yang dianggap masih kurang. (adv)
