Palembang, Sumselupdate.com – Pembangunan Light Rail Transit (LRT) yang terkesan grasa-grusu juga tingginya utang yang harus dibayar dan biaya operasional yang dibebankan ke APBN dinilai harus menjadi tanggungjawab daerah. Badan Anggaran Komisi V DPR RI bakal menyetop subsidi LRT mulai 2020 mendatang.
Anggota Badan Anggaran Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, berbagai hal menyebabkan Banggar akan menolak pengajuan subsidi LRT untuk 2020 mendatang. Apalagi setelah grass periode atau jangka waktu untuk tidak membayar bunga dan angsuran selesai, maka anggaran subsidi LRT ini akan semakin besar.
“Kita harus membayar angsuran dan bunga ke China Development Bank (CDB) karena sebagian besar pinjaman untuk LRT kita pinjam kesana,” ujarnya usai kunjungannya ke Palembang, Rabu (6/3).
Bambang menjelaskan, jika bunganya saja 4,7 persen dari total pinjaman Rp10,9 triliun maka setiap bulan bunga yang harus dibayar Rp45 miliar ditambah dengan angsuran juga berkisan Rp45 miliar per bulan. “Jadi dalam sebulan biaya yang harus dikeluarkan untuk LRT sekitar Rp100 miliar perbulan ditambah dengan biaya operasional, listrik dan lainnya,” jelasnya.
Dirinya menegaskan, agar masyarakat Palembang siap-siap menerima estapet subsidi LRT dari APBN. Kalau yang subsidi LRT adalah APBN, jadi semua masyarakat Indonesia ikut terbebani membayarkan subsidi LRT, padahal yang menikmati LRT hanya masyarakat Palembang.
“Jadi ini jelas tidak adil, untuk itu mulai tahun 2020 siap-siap masyarakat Palembang harus menanggung subsidi LRT ini,” katanya.
Pengalihan subsidi akan diberikan kepada Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel. Penyetopan subsidi ini dilakukan karena proyek LRT ini dinilai grasa-grusu, tanpa ada penelitian dari Litbang Perhubungan dan badan perencanaan.
Sehingga saat LRT ini sudah dibangun transportasi ini hanya bisa digunikmati oleh kalangan tertentu saja, karena tidak semua rute bisa diakses. Ia juga menilai LRT hanya melalui jalu-jalur tertentu yang tidak menyentuh masyarakat bawah.
“Terutama kalau dilihat LRT ini melewati rute-rute yang benar-benar tak menyentuh masyarakat bawah, mulai dari bandara, rute lainnya melewati mal dan kedua mal itu punya perusahaan swasta, jadi terkesan LRT ini pembangunannya bisa diintervensi oleh pihak swasta,” jelasnya.
Selain itu, jam operasional LRT dari SMB II hanya sampai pukul 18.59. Hal ini tidak sesuai dengan jadwal kedatangan di SMB II yang bahkan hingga pukul 22.00. Ia mengatakan, operasional LRT Palembang tidak berkaca dengan luar negeri. Dimana stop operasional sesuai dengan jam stop aktivitas masyarakat.
“Seperti di Jepang, Cina, Singapura, LRT diberhentikan setelah pertokoan ditutup atau setelah aktivitas ekonomi selesai hari itu,” katanya.
Sementara saat ini di Palembang, pertokoan masih buka bahkan sampai pukul 21.00. Sedangkan LRT paling lama sampai pukul 18.59. Selain itu, LRT yang juga bertujuan untuk mengangkut penumpang dari bandara, stop operasional tidak sampai penerbangan dan kedatangan terkahir.
“Hal ini sama saja dengan manipulasi waktu dalam melayani publik. Harusnya sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari pertokoan bahkan dari bandara pasti ada yang malam, tapi LRT malah sudah tidak jalan jika lebih dari jam 7 malam,” katanya. (syd)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
