Jakarta, sumselupdate.com – Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi kiblat berbagai kajian dan peminatan tentang Sertifikasi Halal. Ini juga akan menjadi sebuah brand tersendiri secara internasional, dimana Indonesia bisa mengambil posisi itu secara strategis.
Itulah yang disampaikan Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si Rektor UIN Raden Fatah, saat menerima kunjungan serta melakukan penandatanganan LoI dengan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI (20/08/2024).
Rektor juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kedatangan tim BSKLN Kemenlu RI, terutama dengan dilakukannya juga penandatanganan LoI.
“Harapan kami ini akan saling menguntungkan di masa datang, tidak hanya berhenti sampai disini saja. Apalagi dengan label sebagai Universitas Islam, maka dorongan untuk sertifikasi Halal bisa kita perkuat,” ujar Rektor.
Dalam pertemuan ini juga dilanjutkan dengan Kuliah Umum dari Kepala BSKLN kepada mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah, serta diteruskan dengan Foreign Policy and History Talks (FPHT). Dalam diskusi FPHT ini, selain membahas sejarah diplomasi Indonesia juga mengemuka masalah Diplomasi Halal.
Baca juga : Singkirkan 8 Calon, Prof Dr Nyayu Khodijah, SAg, MSi Terpilih Rektor UIN Raden Fatah Palembang
“Kita perlu mendorong ini, karena ini akan jadi brand terbaik dari Indonesia. Halal bukan hanya soal Islam saja, tapi disitu ada higienis, kebersihan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Karena itu, kenapa Indonesia tidak mengambil posisi ini dalam diplomasi internasional. Ini potensi besar dan memang selayaknya Indonesia mengambil wilayah itu,” ujar Najmi Muhammad Fadli, MA, dosen FISIP UIN Raden Fatah sekaligus narasumber pada ajang FPHT.
Najmi juga menegaskan bahwa banyak sebetulnya produk-produk dari Indonesia yang sudah dikenal di mancanegara, tetapi predikat belum melekat pada Indonesia. Jangan sampai negara lain yang kemudian mengambil brand ini. Karena itu, kekuatan diplomasi diperlukan. Diplomasi tidak hanya urusan politik tapi juga soal ekonomi, sosial, dan terpenting bagaimana menonjolkan jati diri bangsa ini,” ujar pakar bidang hubungan luar negeri dari UIN Raden Fatah ini.
Baca juga : UIN Raden Fatah Palembang Kembali Tambah Satu Dosen Bergelar Doktor
Selain penandatanganan LoI, diadakan juga penandatanganan PKS antara FISIP UIN Raden Fatah dengan BSKLN Kemenlu RI. “Semoga ini akan menjadi hal baik bagi pengembangan FISIP kedepannya, apalagi kita juga sedang persiapan untuk pembukaan Program Studi Hubungan Internasional,” ujar Prof Izomiddin, selaku Dekan FISIP UIN Raden Fatah.
Sementara itu, Dr. Yayan Ganda Hayat Maulana, Kepala BSKLN Kemenlu RI menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan dari UIN Raden Fatah dan siap berkolaborasi lebih lanjut.
“Tentu gagasan dari UIN Raden Fatah kita sambut baik. Berbagai implementasi kebijakan bisa kita dorong dan perkuat di masa datang. Semua demi kejayaan Indonesia,” ujarnya. (**)