Disnakertrans Lahat Sebut Masih Ada Oknum Warga yang Klaim Lahan Usaha Transmigrasi

Kepala Disnakertrans Kabupaten Lahat Mustofa Nelson

Laporan : A Putra

Lahat, Sumselupdate.com – Setelah berhasil melakukan penyelesaian masalah klaim lahan, oleh oknum warga mafia tanah yang mengklaim lahan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Kikim Selatan, pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lahat, akan melakukan upaya penyelesaian lahan usaha yang dianggap masih bermasalah.

Bacaan Lainnya

Menurut Kepala Disnakertrans Kabupaten Lahat Mustofa Nelson, pihaknya telah menyelesaikan permasalahan lahan KTM seluas 125 hektar pada tahun 2021, sehingga pada tahun depan, 2022, pihaknya merencanakan akan melanjutkan penyelesaian masalah lahan usaha untuk warga transmigrasi.

“Tahun depan, kita akan lakukan lagi penyelesaian, kita tetap akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Lahat, sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah lahan usaha dan lahan cadangan,” kata dia saat ditemui diruang kerjanya, Senin (06/12/2021).

Mustofa mengaku, masih terdapat lahan yang diklaim warga atas kepemilikannya. Namun pihaknya belum bisa memastikan luasan lahan yang diklaim itu.

“Kalau total secara keseluruhan lahan transmigrasi, yakni 739 sertifikat, itu terdiri dari 125 hektar lahan KTM, 81,75 hektar lahan usaha, 62,5 hektar untuk pekarangan, dan 469,75 hektar lahan cadangan untuk pembangunan infrastruktur lainnya, lahan cadangan ini yang difungsikan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum,” ujar dia.

Masih kata Mustofa, keberlanjutan ini harus dituntaskan hingga seluruh permasalahan selesai. Sebab, selain bermukim di lokasi transmigrasi, warga disana akan mendapat bagian berupa lahan usaha, agar bisa bercocok tanam.

“Lahan usaha inilah yang bisa digarap warga, luasnya 81,75 hektar untuk 109 kepala keluarga. Namun banyak warga transmigrasi terpaksa pulang ke kampung halaman, dan meninggalkan lokasi KTM, karena diancam mafia tanah sehingga tidak bisa berkebun,” ucapnya.

Kedepannya, kata Mustofa, pihaknya akan berfokus pada tahap selanjutnya, melakukan pengkajian berapa hektar dan oknum yang mengklaim atas lahan itu.

“Legalitas kita jelas, 739 hektar itu sudah ada sertifikatnya, namun berapa hektar lahan yang bermasalah, yang masih diklaim oknum warga, itulah tahun depan kita kaji lebih dalam,” terangnya.

Konsep KTM memang dibuat sebagai kota secara mandiri, saat ini sudah ada 250 bangunan rumah, untuk ditempati 250 keluarga. Jumlah itu terbagi ke dalam 109 keluarga pendatang, dan 141 lokal.

“KTM memang di isi 60 persen warga lokal, dan 40 persen pendatang. Rencana pemerintah pusat, kalau permasalahan ini selesai, bakal di tambahkan 65 rumah lagi, sehingga menjadi total 315 bangunan rumah,” ucapnya.

Selain itu, pembangunan Fasum sebagai wujud kota juga akan dibuat, karena jarak tempuh KTM ke pusat Kabupaten Lahat cukup jauh.

“Kalau sudah selesai, kita akan usulkan pembangunan Fasum. Seperti rumah sakit, sekolah, mulai dari SD, SMP SMA hingga perguruan tinggi, pasar, dan Fasum lainnya, doakan saja permasalahan di sana cepat teratasi,” tutur dia. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.