Laporan : Marwan Ashari
Muarabeliti, Sumselupdate.com – Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Ratna Machmud menanggapi santai aksi demonstrasi yang dilakukan kolaborasi Trisula dengan Kanti. Bahkan orang nomor satu ini mengatakan tidak mengetahui ada demonstrasi di depan kantor Pemda Mura.
“Ada demo ya? Saya tidak tahu kalau ada demonstrasi di halaman Pemkab Mura,” katanya kepada wartawan Sumselupdate.com, Kamis (8/12/2022) usai meninjau stand kegiatan HKG PKK Mura.
Dikatakannya, apa yang dikritik oleh para pedemo semuanya sudah terpenuhi. Seperti visi, misi dan sembilan program semuanya sudah terpenuhi. Kendati demikian untuk program pengadaan alat berat untuk membuka lahan masih disusun peraturan bupati (Perbup)-nya.
“Sembilan program visi dan misi sudah terpenuhi. Hanya saja, untuk alat berat membuka lahan masih disusun untuk peraturan bupati (Perbup),” tegasnya.
Dalam kesempatan itu juga, dia menghimbau kepada masyarakat, boleh saja menyampaikan aspirasi sebagai hak mereka.
Namun demikian, menurutnya, alangkah baiknya jika aspirasi tersebut disampaikan dengan bertemu langsung atau melalui audiensi.
“Supaya lebih efektif aspirasi tersebut bisa disampaikan dengan bertemu langsung dan audiensi. Apalagi ketemu saya tidak susah,” paparnya.
Sebagaimana diketahui koalisi Trisula dan Kanti menggelar aksi demonstrasi mendesak Bupati Mura mundur lantaran Bupati Mura dinilai tidak “becus” mengurus Kabupaten Mura.
Hal ini disampaikan perwakilan massa saat aksi demonstrasi di halaman Pemkab Mura, Kamis (8/12/2022).
Saat aksi puluhan massa ini membawa spanduk dengan tulisan ‘Raport Merah Bupati Mura Tidak Becus Urus Daerah, Desak Bupati Mura Mundur’.
Saat orasi, koordinator lapangan (Korlap) Fendi mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan Bupati Mura dinilai gagal memenuhi janji politik. Kegagalan itu tidak terlepas dari DPRD Mura memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
DPRD Mura, kata Pendi, diduga tidak menjalankan tugas dan wewenang sesuai yang diamanatkan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang diatur di PP No 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD bahwa tugas wewenang DPRD Kab/kota.
Kemudian kebijakan Bupati Mura diduga melanggar Peraturan Menteri Aparatur Negara No 13 tahun 2014, yang mana sampai dengan dua tahun kepemimpinan Mura Mantab masih adanya penempatan posisi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berstatus pelaksana tugas (Plt) dan rangkap jabatan.
Hal ini menurutnya diduga menjadi kekisruhan di tubuh Pemerintah Kabupaten Mura.
Selanjutnya, dirinya menilai OPD Mura kuat dugaan tidak menerapkan asas keterbukaan dalam pelayanan kepentingan umum sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi dari dinas-dinas terkait dan perihal ini sudah beberapa kali dilakukan aksi damai.
“Yang selanjutnya 9 janji politik Bupati Mura diduga tidak terpenuhi secara maksimal,” imbuhnya.
Masih katanya, dari uraian tersebut, beberapa kebijakan bupati dipandang tidak mampu berbuat untuk rakyat Mura dengan janji-janji politik yang tidak kunjung terlaksana secara maksimal.
Untuk itu massa aksi mendesak DPRD Mura agar dalam mengemban amanat masyarakat pada fungsi pengawasan dan fungsi lainnya agar dapat melaksanakan tugas pengawasan yang dimiliki untuk penyeimbang dari kekuasaan Bupati Mura dalam menjalankan pemerintahan.
Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oknum Bupati Mura dalam menjalankan tugasnya menyejahterakan rakyat.
“Mendesak Bupati Mura agar dapat mengambil kebijakan untuk menstabilkan roda pemerintah yang dipandang gagal dalam memenuhi janji politik yang sudah dicanangkan,” pungkasnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
