SEBAGAI negara kepulauan yang letaknya sangat strategis, Indonesia tentunya memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas dan ketertiban di laut di sekitar wilayahnya, termasuk Laut China Selatan. Namun, ada isu besar yang kian memanas di kawasan ini.

Laut China Selatan terletak di antara lima negara dengan sejarah, budaya, dan perekonomian yang berbeda-beda: China, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Berbagai pulau, terumbu karang, dan wilayah perairan di kawasan ini menjadi subjek perebutan kepemilikan antarnegara. Khususnya, perebutan antara China versus kelima negara lain di Laut China Selatan tak kunjung reda.

China mengklaim sebagian besar perairan di kawasan ini berdasarkan garis sejarah “sembilan garis putus-putus” yang dibuat secara sepihak.

Hal ini tentunya ditentang oleh negara-negara lain yang juga memiliki klaim berdasarkan landasan hukum internasional. Di antara perebutan kekuasaan dua raksasa semakin panas ini, Indonesia berada dalam posisi yang sulit. Sebagai negara netral, Indonesia harus berupaya mempertahankan stabilitas kawasan tanpa harus memihak salah satu pihak. Mampukah Indonesia bermanuver dengan cermat di antara dua raksasa ini?

Setelah Sembilan Garis Putus-Putus

Salah satu pijakan utama klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan adalah “sembilan garis putus-putus” yang dicatat pada peta dari tahun 1947. Namun klaim ini dinilai bersifat sepihak karena tidak didasarkan pada UNCLOS 1982. China terus memperkuat klaimnya dengan cara membangun pulau buatan, menempatkan pasukan, dan mengklaim wilayah di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel.

Di zaman Xi Jinping, aktivitas China semakin agresif untuk menunjukkan kedaulatannya. Negara-negara ASEAN lain seperti Filipina dan Vietnam tentu menentang keras klaim China. Bahkan pada 2016 Filipina mengajukan gugatan arbitrase ke Pengadilan Internasional dan memenangkannya.

Namun hasilnya ditolak China. Di tengah konflik geopolitik raksasa ini, Indonesia harus bijak memegang komitmen netralitas. Meski begitu, Indonesia telah melepaskan klaim untuk sebagian wilayah Laut China Selatan dan memiliki kerja sama konkret dengan negara-negara terkait. Contohnya patroli bersama untuk menjaga stabilitas kawasan. Di tingkat multilateral, Indonesia telah berperan menggalang kerja sama melalui ASEAN.

Meski prosesnya lambat, paling tidak kode etik dan pengendalian ketegangan berhasil disetujui bersama. Indonesia optimis bisa terus mempengaruhi solusi damai berbasis hukum internasional. Meskipun tidak memihak, Indonesia terus berupaya menjaga komunikasi dengan semua pihak.

Hal ini penting untuk menyampaikan kepentingan bersama akan stabilitas kawasan. Indonesia turut mengajak saling hormat terhadap kedaulatan masing-masing.

Diplomasi melalui kunjungan tingkat menteri luar negeri maupun delegasi tinggi yang rutin dilakukan ke semua ibu kota negara terkait. Indonesia mengampanyekan penyelesaian secara damai berdasarkan hukum internasional. Selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan antar pihak yang bersengketa. Seperti pada 2016, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN + China diamati sebagai momentum diplomasi positif di tengah ketegangan. Stabilitas perairan juga selalu menjadi topik prioritas setiap KTT ASEAN.

Meski dibayangi perbedaan pendapat, blok ini sepakat menjaga komitmen kerja sama ekonomi dan perdamaian. Kedepan, peran Indonesia diharapkan terus meningkat. Sebagai salah satu kekuatan regional yang dicurigai tidak memiliki klaim teritorial, Indonesia memiliki kredibilitas untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama praktis.

Dengan begitu, konflik dapat terus dikendalikan tanpa harus memihak. Hal ini tentunya menuntut kebijakan luar negeri Indonesia yang matang dan cermat dalam menyikapi geopolitik regional yang semakin rumit. Namun demikian, komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan hukum internasional tetap dijaga.

Sumber: Kantor Berita Politik Rmol.id Republik Merdeka

Peran Maritim Indonesia di Kancah Konflik

Selain upaya diplomasi, Indonesia juga siap berkontribusi secara nyata dalam menjaga stabilitas kawasan. Sebagai negara maritim besar, Indonesia memiliki kapasitas untuk melakukan patroli bersama di kawasan konflik.

Hal ini dilakukan agar setiap pelanggaran bisa dicegah sejak awal. Patroli bersama rutin diselenggarakan bersama negara ASEAN. Tak hanya melakukan oversight fungsi keamanan, patroli ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk meningkatkan koordinasi antarnegara.

Hal nyata lain yang telah dilakukan adalah menunjuk 3 kawasan ZEE di Laut Natuna sebagai Indikasi Penuntasan di UNCLOS. Langkah ini memberikan jaminan Indonesia tetap netral namun memiliki kedaulatan terhadap perairannya sendiri.

Politik luar negeri yang diayomi kepentingan bangsa dan kawasan juga dilakukan untuk mendapat dukungan lewat inisiatif seperti ASEAN Outlook on Indo-Pasific. Indonesia terus mengajak mitra strategis seperti AS, Jepang, India untuk menanamkan nilai multilateralisme dan peradaban laut yang demokratis.

Komitmen ekonomi untuk menjadikan LCS sebagai kawasan damai dan sejahtera juga diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur laut, perdagangan, dan wisata bahari bersama. Kontribusi ini membantu meminimumkan gesekan nasionalisme yang dapat memicu konflik baru.

Dengan posisi sentral dan reputasinya, Indonesia diharapkan dapat terus memperkuat mediasi multilateral untuk menyelesaikan sengketa secara hukum dan damai. Solusi militer harus dihindari demi kepentingan bersama.

Sumber: Liputan6.com

Konflik di Laut China Selatan merupakan tantangan berat bagi upaya menjaga stabilitas kawasan. Di tengah ambisi klaim yang saling tumpang tindih, diperlukan kearifan untuk mendorong penyelesaian secara damai. Indonesia telah berupaya memainkan peranannya secara bijak dan proporsional tanpa harus memihak. Diplomasi, patroli bersama, serta dukungan terhadap multilateralisme merupakan salah satu jalan yang diambil. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan prinsip netralitasnya.

Selain itu, kawasan ini juga membutuhkan pendekatan yang lebih luas melalui kerja sama praktis. Infrastruktur kelautan, perdagangan, serta pertukaran budaya dapat menjadi perekat baru.

Dengan cara ini, gesekan politik dapat diredam secara bertahap. Ke depannya, peran penting Indonesia perlu terus disempurnakan. Sebagai negara besar yang dihormati, Indonesia diharapkan mampu memfasilitasi dialog dan langkah-langkah kreatif untuk menuntaskan ketegangan secara aman dan damai. Pilihan menuju penyelesaian sengketa berbasis hukum internasional harus terus didorong. (**)

DAFTAR PUSTAKA

Djuyandi, Y., Illahi, A. Q., & Aurel, A. C. H. (2021). Konflik Laut China Selatan Serta Dampaknya Atas Hubungan Sipil Militer Di Asia Tenggara. Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, 5(1), Article 1. Https://Doi.Org/10.31604/Jim.V5i1.2021.112-124

Johannes, R. (2023a). Peningkatan Ketegangan Geopolitik Di Laut China Selatan. Jurnal Lemhannas Ri, 11(4), Article 4. Https://Doi.Org/10.55960/Jlri.V11i4.482

Johannes, R. (2023b). Peningkatan Ketegangan Geopolitik Di Laut China Selatan. Jurnal Lemhannas Ri, 11(4), Article 4. Https://Doi.Org/10.55960/Jlri.V11i4.482

Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), Article 2. Https://Doi.Org/10.30641/Dejure.2018.V18.219-240

Sulistyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo [Indonesia’s Responses Toward The South China Sea Dispute During Joko Widodo’s Administration | Sulistyani | Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional. Https://Doi.Org/10.22212/Jp.V12i1.2149