Sekayu, Sumselupdate.com –Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengkritisi beberapa kebijakan atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba 2015.
Kritisi ini dikemukakan masing-masing jurubicara fraksi-fraksi dalam rangka pemandangan umum fraksi atas kebijakan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 di Gedung Paripurna DPRD Muba, Selasa (14/6).
Diawali dari Fraksi Partai Amanat Nasioanl (PAN), Yulisman. Dalam pemandangan umumnya, menyebutkan realisasi belanja APBD 2015 rata-rata minim.
Fraksi PAN menyoroti kinerja perusahaan daerah (BUMD) yang sangat buruk. Menurutnya, BUMD harus mencari terobosan yang baru.
Sementara Fraksi PDIP dengan jurubicara Robinson memaparkan, rata-rata realisasi setiap SKPD hanya di angka 80%. PDIP juga mengkritisi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ditingkatkan.
Hal hampir serupa disampaikan Fraksi Gerindra dan PKB dalam pemandangan umumnya. Dua fraksi ini menyebutkan adanya kerugian negara atas pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, permasalahan lainnya, yakni listrik dan infrastruktur masih memprihatinkan.
Sementara perusahaan BUMD belum maksimal memberikan kontribusi terhadap PAD dan justru sebaliknya hanya membebani keuangan pemerintah daerah.
Sedangkan Fraksi NasDem dengan jurubicara Ziadatulher, menyarankan untuk meningkatkan PAD, dinas terkait lebih mengintensifkan dan meningkatkan pengawasan terhadap hotel–hotel dan billboard (papan reklame) yang tidak mematuhi ketentuan peraturan daerah.
Fraksi NasDem juga menyoroti belanja hibah pada salah satu pos KONI Muba yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp144.019.600.
“Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian fraksi kami KONI kurang serius dalam melakukan pembinaan cabang olahraga. Begitu juga proporsional pendistribusian anggarannya. Fraksi kami berpendapat, seharusnya yang melakukan pembinaan dan pendistribusian anggaran maupun perencanaan prestasi olahraga adalah Dispopar, bukan hibah langsung kepada KONI. Dengan pengertian KONI berada pada naungan Dispopar,’’ sebutnya.
Dari beberapa Fraksi tersebut, berdasarkan pantauan Sumselupdate.com saat paripurna, ada yang lebih menarik, yakni pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam laporan pemandangan umumnya ada beberapa catatan, yakni adanya pengelolaan pajak daerah, bendahara pengeluaran SKPD, aset dan administrasi pinjam pakai kendaraan, kesemuanya itu tidak tertib.
Tibanya di catatan terakhir, Fraksi PKS menanggapi keluhan dan aspirasi masyarakat dalam pelayanan listrik, jalan, dan pelayanan umum lainnya, serta wacana pembubaran PT MEP.
“Apabila kajian tersebut layak dan patut, maka bubarkan saja PT MEP tersebut, tetapi jika bisa diperbaiki maka dipertahankan dengan catatan meningkatkan pelayanan dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan selama ini,’’ kata Iwan Aldes, jurubicara Fraksi PKS. (est)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
