Muarabeliti, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mura membuka pembuatan sertifikat tanah melalui Prona. Program ini diluncurkan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat karena tidak memiliki sertifikat tanah.

“Iya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melalui program Prona. Kita akan mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 8.000, karena wilayah kerja kita ada dua yaitu Kabupaten Mura dan Muratara sehingga jumlah tersebut dibagi menjadi dua. Dengan harapan adanya pembagian sertifikat tanah tersebut dapat membuat kepemilikan tanah milik masyarakat menjadi sah dan tertib administrasi,” kata Kepala BPN Mura, M Syahrir, Senin (29/8).

Dikatakannya  permasalahan saat ini yaitu masih banyak perusahaan yang belum memiliki sertifikat, padahal,itu sangat penting dilakukan, karena jika tidak memiliki sertifikat tanah secara otomatis Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ada.

Makanya, dengan adanya pertemuan dengan Bupati Mura, H Hendra Gunawan dalam agenda rapat bersama seperti ini tentunya kedepan pihaknya akan menyatukan komitmen untuk memberikan ketegasan kepada perusahaan ketika ingin berinvestasi di bumi Lan Serasan Sekentenan ini.

 “Memang selama ini sertifikat kepemilikan perusahaan masih sangat kurang, makanya kedepan kita meminta kepada pemerintah Kabupaten Mura untuk memberikan ketegasan terkait pemberian izin lokasi kepada investor yang masuk ke Kabupaten Mura,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan dengan adanya ketegasan tersebut otomatis perusahaan akan mengurus sertifikat tanah, dengan demikian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat tercapai, karena hingga saat ini BPHTB belum mencapai target yang ditentukan , hal ini disebabkan masih banyaknya penyelsaian sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan.

Walaupun memang sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan biasanya disebabkan oleh oknum tertentu, namun kedepan pihaknya berjanji akan melakukan mediasi jika hal ini terjadi kembali.

“Nanti dulu kita melibatkan polisi dan kejaksaan, kita selesaikan dulu secara mediasi duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Karena biasanya pihak perusahaan sudah melakukan ganti rugi tanah, akan tetapi karena ulah oknum sehingga biaya ganti rugi tersebut tidak sampai ke pemilik tanah. Dan ini menjadi pemicu keributan. Maka dari itu, kedepan saya bersama bupati siap untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sertifikat tanah,” imbuhnya.

Dia juga mengaku senang dengan adanya komitmen bersama ini, karena selama ini sangat jarang pemerintah dalam hal ini bupati langsung untuk turun ke kantor BPN guna melangsungkan rapat.

“Saya bangga sekali dan merasa senang, semoga ke depan komitmen ini bisa terus berjalan,” singkatnya.

Di tempat yang sama, Bupati Mura, H Hendra Gunawan mengajak kepada BPN Mura untuk bersama-sama dalam melayani masyarakat, karena antara Pemerintah Kabupaten Mura dengan instansi vertical harus bersinergi.

Apalagi memang, Hendra Gunawan mengaku jika warisan nenek moyang terdahulu sangat banyak, sehingga warisan tersebut harus dikelola dengan baik. Walaupun memang terkadang permasalahn yang sudah berpuluh-puluh tahun belum selesai juga, namun dengan adanya sinergi seperti ini dapat menyatukan misi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi lingkungan masyarakat.

“Kita juga akan melanjutkan pengerjaan batas desa, batas kecamatan, kemudian batas kabupaten. Bahkan disetiap desa juga sudah menyusun pilar, nah ini semua akan dilanjutkan dimana pengerjaannya melibatkan semua pihak. Makany dengan melakukan koordinasi dan saling bersinergi dalam menyelesaikan itu semua,” ujarnya.