Palembang, Sumselupdate.com – Kegiatan pembekalan kesiapan menghadapi bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 oleh BNPB Pusat ditutup oleh Ketua Tim Pembekalan BNPB Pusat, Mayjen TNI (Purn) Drs Amrin, MAP.
Kegiatan ini diikuti oleh personel dari pejabat pemda provinsi dan kabupaten/kota, pejabat BPBD provinsi dan kabupaten/kota, pejabat TNI tingkat Kodam, Korem dan Kodim jajaran Kodam II/Sriwijaya di wilayah Sumsel.
Kemudian, pejabat Polri tingkat Polda, Polres jajaran Polda Sumsel, pejabat Dinas Damkar Provinsi dan kabupaten/kota, pejabat Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, unsur akademi, tokoh masyarakat, LSM, dan kalangan pengusaha serta unsur media.
Narasumber dari Fakultas Pertanian Unsri Dr Ir M Umar Harun, MS dalam materi tentang pemberdayaan masyarakat di wilayah rentan Karhutla untuk memanfaatkan lahan dalam rangka peningkatan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, menjelaskan, bahwa masyarakat perlu diberikan penyuluhan tentang peternakan, perikanan di samping dari berkebun dan bertani.
Karena katanya apabila masyarakat kita masih banyak membuka usaha dengan cara berkebun apa lagi mengelola lahan gambut yang dibuka pada saat musim kemarau dengan cara membakar lahan itulah yang dapat berdampak pada kabut asap.
“Pemerintah juga menyiagakan berbagai pos komando pengawasan di titik api tertentu, memberikan pengarahan terkait metode penanaman sawit kepada para petani menjelang musim tanam dengan melibatkan Kementerian Pertanian dan menangkap pembakaran lahan,” jelasnya, Rabu (19/6/2019).
Dijelaskannya, kegiatan pertanian dapat terganggu karena pembakaran hutan yang terjadi. Karena asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan menghalangi masyarakat untuk bekerja di sawah mereka.
Dan tanaman padi pun akan layu karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kerugiannya adalah kekurangan bahan pangan.
“Apabila bahan pangan tidak dapat terpenuhi maka akan mengakibatkan kelaparan yang berkepanjangan dan pengeluaran Pemerintah Daerah akan semakin bertambah untuk membeli bahan pangan dari luar daerah,” ujar Umar Harun.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo memberikan materi tentang Konsep pencegahan Karhutla dengan metode Claster.
Dan harus melaksanakan rencana aksi 2019, dengan mengaktifkan koordinasi, peningkatan deteksi dini, patroli lapangan, penegakan hukum dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.
“Mendorong Gubernur dan Bupati yang daerahnya rawan Karhutla agar segera menetapkan status siaga lebih dini, dengan status siaga tersebut, instansi terkait di pusat dapat menyiapkan bantuan dukungan. Selanjutnya, mengimbau pemerintah daerah mensosialisasikan PLTB sesuai UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta Permentan No. 05/Permentan/KB410/I/2018 tentang Pengolahan Lahan Tanpa Bakar,” pungkas Prabianto. (adi)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
