Jakarta, Sumselupdate.com — Komisi VIII DPR RI menyoroti pemangkasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencapai lebih dari Rp 600 miliar dalam Rapat Kerja bersama Kepala BNPB.
Rapat yang membahas pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2025 ini menekankan pentingnya optimalisasi anggaran agar efektivitas mitigasi dan penanganan bencana tetap terjaga.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menyatakan prihatinan terhadap pemangkasan anggaran BNPB lebih dari Rp 600 miliar dari yang semula Rp1,4 triliun.
Dikatakan, anggaran BNPB bersifat antisipatif dan berperan besar dalam upaya pencegahan bencana.
“Kami prihatin dengan efisiensi ini, terutama karena anggaran pencegahan hanya tersisa Rp15 miliar. BNPB ini garda terdepan dalam mitigasi, dan kami harap anggaran yang ada bisa dimaksimalkan. Tahun lalu saja ada sekitar 600-an bencana alam, ini jadi perhatian kami,” ujar Achmad i Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Legislator dari Dapil Riau I menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kegiatan mitigasi bencana di daerah, khususnya di wilayah yang rentan bencana.
“Ribuan kepala keluarga telah diselamatkan. Tolong realisasikan dana pencegahan ini, karena ada tiga desa yang berisiko tenggelam,”katanya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap koordinasi penanganan bencana dan keberfungsian sistem peringatan dini.
“Efek dari efisiensi ini cukup besar terhadap penanganan bencana, termasuk koordinasi dan alat alarm bencana. Kami juga ingin tahu bagaimana BNPB bisa meningkatkan partisipasi publik dalam kesiapsiagaan bencana dan menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR) agar berperan lebih aktif dalam penanganan kebencanaan di masyarakat,” ujarnya.
Yang jelas Komisi VIII DPR RI komitmen mengawal optimalisasi anggaran BNPB agar tetap efektif dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana di seluruh Indonesia. (duk)