Palembang, sumselupdate.com – Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan Perum Bulog Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) Bangka Belitung (Babel) untuk penyaluran beras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penyaluran beras kepada ASN ini sebagai upaya pengendalian inflasi. Penyaluran beras ini rencananya akan dimulai sejak bulan September 2024, namun belum terealisasi.

ASN dihimbau untuk membeli beras dari Perum Bulog yang akan diatur melalui MOU perjanjian kerjasama antara Pemkot Palembang dengan Perum Bulog.

“Soal harga kita meminta yang realistis. Nanti akan disepakati harganya berapa, kita usulkan untuk beras kualitas premium,” kata Pj Walikota Ucok Abdulrauf Damenta, usai audiensi dengan Perum Bulog Sumsel Babel, Selasa (24/9/2024).

Ia mengatakan, penyaluran beras ASN ini merupakan program Bulog. Untuk itu ia meminta agar Perum Bulog segera berkoordinasi dengan Bagian Hukum, Kerjasama dan Bagian Perekonomian Setda Kota Palembang.

“Nanti tolong kirim draft MOU agar bisa ditindaklanjuti dan kami juga mengimbau ASN membeli beras Bulog,” katanya.

A Damenta mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan ASN di Pemkot Palembang ini tidak sama. Maka dari itu Ia meminta agar MOU tersebut harus ditelaah secara menyeluruh agar tidak memberatkan salah satu pihak termasuk ASN itu sendiri.

“Saya minta tim dari pemkot dan bulog mengenai kesepakatan harga yang realistis bisa dijangkau oleh ASN. MOU itu tidak mengikat namun kita tetap akan melakukan imbauan dan sosialisasi,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Perum Bulog Wilayah Sumsel dan Babel, Elis Nurhayati, mengatakan, kerjasama antara bulog dan pemerintah daerah sudah dilakukan bulog ke beberapa daerah lain termasuk Pemprov Sumsel.

Elis menyebutkan bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah di wilayah Sumsel ini juga merupakan tindak lanjut keinginan dari PJ Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

“Memfasilitasi kebutuhan beras dari para ASN dan optimalisasi penyerapan gabah dan beras hasil produksi Sumsel, tujuannya untuk menjaga standar harga beras yang diinginkan oleh PJ gubernur,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa salah satu penyebab inflasi di Provinsi Sumsel adalah komoditi beras. “Untuk itu kita bisa melakukan penyerapan hasil produksi sumsel sehingga bisa disalurkan untuk ASN,” katanya. (Iya)