Belum Ada Bangunan yang Berdiri, Proyek Perkantoran Pemkab PALI Dinilai Menghamburkan Uang Rakyat

Lokasi proyek pembangunan gedung perkantoran yang terletak di depan SMAN 2 Unggulan Kecamatan Talang Ubi, PALI, Sumsel yang tampak hanya bekas galian.

PALI, Sumselupdate.com Proyek pembangunan gedung perkantoran yang terletak di depan SMAN 2 Unggulan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, saat ini  menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat.

Pasalnya, proyek yang menggunakan APBD PALI  tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp4,6 miliar lebih itu hingga memasuki bulan Februari 2021 ini belum terlihat adanya bangunan yang berdiri.

Bacaan Lainnya

“Sesuai papan proyek, pekerjaan pembangunan gedung perkantoran yang dikerjakan oleh PT Adhi Pramana Mahogra berlokasi di Kecamatan Talang Ubi dengan Nomor kontrak 028/492/SPK/Pr-AH/DPKP/X/2020 Nilai Kontrak Rp4.648.782.000 bersumber dana APBD PALI tahun anggaran 2020 dan Waktu pekerjaan selama 75 hari kalender dengan leading sector Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PALI. Tetapi hingga saat ini belum ada fisik bangunan di atas lokasi proyek itu,” ungkap Amrullah, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila PALI, Senin (8/2/2021).

Amrullah menyayangkan hal itu terjadi, pasalnya dimasa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini seharusnya Pemkab PALI ini membuat kebijakan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, dibandingkan dengan membangun perkantoran.

“Kami apresiasi kegigihan pemerintah dalam proses pembangunan sarana dan prasarana guna mengejar ketertinggalan dari kabupaten terdahulu, namun kami sangat menyayangkan adanya pembangunan gedung perkantoran yang diduga fiktif, apalagi di masa pandemi (Covid-19) seperti sekarang ini, harusnya pemerintah daerah gotong royong, bersinergi dalam memulihkan perekonomian masyarakat, ini yang dibutuhkan masyarakat sekarang.” tukas Amrul.

Hal sama dikemukakan Sekretaris Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Septiawan.

Dia menilai pengerjaan proyek itu terkesan hanya menghamburkan uang rakyat. Karena nilai anggaran yang cukup besar tetapi fakta di lapangan yang terlihat hanya bekas galian tanah saja.

“Kami secepatnya akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI untuk melakukan pengecekan sebagai fungsi Pengawasan terkhususnya Komisi II yang membidanginya, apalagi angota DPRD dari Perindojuga ada di Komisi II,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Ahmad Hidayat menjelaskan proyek pembangunan gedung perkantoran itu dilakukan secara bertahap.

Dipaparkan Ahmad Hidayat bahwa tahap awal pembangunan gedung perkantoran dianggarkan untuk pematangan lahan dan ada juga beberapa titik pondasi.

Karena lahan untuk gedung perkantoran lebih tinggi daripada gedung rapat paripurna DPRD PALI.

Tetapi memang di lapangan, pihak pelaksana belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan karena ada beberapa kendala.

Kendala itu di antaranya gedung SMA itu belum diserahkan oleh Pemprov di mana ada titik pondasi gedung perkantoran mengenai gedung SMA .

“Kemudian saat berakhir masa kontrak, pihak pelaksana mengajukan perpanjangan dan kita penuhi sampai batas akhir tanggal 23 Februari 2021 dengan catatan, pelaksana harus membayar denda 1:1.000 dari pekerjaan yang belum terselesaikan. Apabila sampai batas akhir tidak juga diselesaikan, maka akan kita putus kontraknya,” tandas Ahmad Hidayat. (adj)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.