Beli BBM Pakai ‘My Pertamina’ Dinilai Ribet

Ilustrasi antrean pembeli BBM

Palembang, Sumselupdate.com — Mulai 1 Juli 2022, Pertamina mengharuskan kepada para pemilik kendaraan untuk menggunakan aplikasi My Pertamina’ setiap akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).

Permasalahan BBM subsidi yang tidak tersalur rata menjadi alasan utama Pertamina menerapkan kebijakan ini. BBM subsidi seperti pertalite dan solar ternyata masih banyak dipakai oleh pemilik mobil yang tergolong mewah.

Read More

Menurut pihak Pertamina, Sistem MyPertamina akan membantu perseroan dalam melakukan pencocokan data pengguna yang akan membeli BBM bersubsidi.

Menurut Pengamat Migas Sumatera Selatan Dr Ir H Ahmad Rizal SH MM FCBArb FIIArb, hal tersebut dinilai cukup ribet dan menyulitkan kalangan tertentu dalam pembelian BBM.

“Bicara mengenai subsidi BBM itu bukan merupakan sesuatu yang diharamkan atau dilarang. Karena banyak negara-negara yang juga memberikan subsidi penyediaan bahan bakar minyak bagi rakyatnya,” katanya.

Salah satu negara yang memberikan subsidi adalah Malaysia, harga BBM Ron 92 sekitar Rp 6900 per liter. Yg jadi pertanyaan, apakah subsidi yang diberikan di Indonesia ini apakah sudah tepat sasaran dan tepat pada konsumen pengguna? Tepat sasaran itu seperti ke masyarakat miskin, ke konsumen pengguna umum, atau pada transportasi logistik, ke Rumah sakit, puskesmas, nelayan-nelayan.

Kalau BBM bersubsidi itu tidak tepat sasaran, patut disayangkan kinerja perusahaan tersebut. Tidak tepat sasaran ini maksudnya, paling banyak pengguna BBM bersubsidi itu adalah truk dan bus.

“Apakah truk yang memakai BBM bersubsidi sudah tepat sasaran. Atau apakah truk-truk di perkebunan sudah tidak memakai BBM bersubsidi lagi yang mengisi dari SPBU-SPBU itu. Itu harus dijawab jujur oleh kita semua,” katanya.

Kemudian dari SPBU itu, apakah peruntukannya tidak dialihkan ke industri-industri. Masih ada tidak mobil yang dimodifikasi menjadi tangki untuk diisi bahan bakar pada malam hari.

“Untuk itu, jika kita ingin agar BBM bersubsidi itu tepat sasaran menurut saya yang harus dilakukan, yaitu pertama, harus dilakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah bersama semua komponen masyarakat bekerjasama dengan aparat kepolisian. Sebagai ujung tombaknya SPBU yang menyalurkan BBM subsidi harus diawasi,” katanya.

Pengawasan itu juga harus didampingi sistem. Artinya harus dilakukan pengawasan secara berulang, seperti melakukan Tera Bahan Bakar oleh badan meteorologi. Apakah tidak salah jumlah yang dikeluarkan dengan jumlah yang dibayar oleh konsumen. Lalu apakah sudah berjalan belum digitalisasi yang dulu sudah diperintahkan BPH Migas.

“Sebab, setelah saya tidak lagi di BPH migas tahun 2021 itu, masih jauh panggang dari api masalah ini. Yang belum terpasang digitalisasi di SPBU belum.memadai, dan yang sudah terpasang pun belum optimal,” katanya.

Seharusnya jiga digitalisasi spbu tadi dibarengi pula dengan pemasangan CCTV online. Jadi subyek gerak gerik perbuatan penyelewengan itu dapat diatasi.

Mengenai pengawasan tertutup yang dilakukan pertamina melalui aplikasi MyPertamina, dimana konsumen pengguna bahan bakar yang mengisi melalui SPBU harus mengisi melalui aplikasi dan membayarkan dengan non tunai.

“Lantas bagaimana untuk masyarakat kecil pengguna mobil tua, hanya untuk mengisi BBM bagi kendaraanya, apakah mereka mampu membeli ponsel Android yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi My Pertamina,” katanya.

Juga apakah bisa didukung dengan jaringan telekomunikasi yang baik, sehingga harus ada sistem yang dimasukkan ke konsumen baru setelah itu konsumen bisa membayar.

“Alangkah ribetnya menurut saya hal itu. Kalau untuk konsumen besar seperti kereta api, kapal feri, mungkin masih bisa menggunakan sistem itu,” katanya.

Masyarakat kecil juga harus banyak belajar menggunakan aplikasi itu. Juga harus membuka rekening tersendiri untuk itu.

“Sebenarnya ada cara solusi yang baik yang bisa dilakukan, di masa kepemimpinan kami di BPH Migas dulu. Yakni, pengawasan dengan jalan tertutup,” katanya.

Contohnya di Bangka, Pangkal Pinang sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, Pertamina harus melibatkan pemerintah daerah.

“Dan sepertinya Pertamina tidak begitu intens bekerjasama dengan Pemda. Mungkin saja juga ada banyak ke dala dari Pemdanya sendiri, misalnya masalah birokrasi,” katanya. (Iya)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.