Batasi Kebebasan Pers, Koalisi Pers Sumsel Tuntut MA Cabut Pasal 4 ayat 6 PMA Nomor 5 2020

Koalisi Pers Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), menuntut MA cabut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) pasal 4 Ayat 6 Nomor 5 Tahun 2020.

Palembang, Sumselupdate.com – Koalisi Pers Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mengeluarkan petisi yang bisa ditandatanani wartawan maupun masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) pasal 4 Ayat 6 Nomor 5 Tahun 2020.

Peraturan MA pasal 4 Ayat 6 Nomor 5 Tahun 2020 tersebut dinilai Koalisi Pers Sumsel sebagai upaya untuk membatasi kerja wartawan dalam melaksanakan peliputan sidang.

Bacaan Lainnya

Koalisi Pers Sumsel yang diinisiasi sejumlah organisasi wartawan di Sumsel seperti AJI Palembang, PWI Sumsel, PFI Palembang, IJTI Sumsel, AMSI Sumsel, SPS Sumsel, SMSI Sumsel dan JMSI Sumsel sepakat menyatakan sikap penolakan terhadap Perma pasal 4 Ayat 6 Nomor 5 Tahun 2020.

Setelah menyatakan sikap penolakan, Koalisi Pers Sumsel juga memberikan ruang bagi para wartawan dan masyarakat dengan melakukan tandatangan petisi secara online sebagai bentuk dukungan penolakan Perma pasal 4 Ayat 6 Nomor 5 Tahun 2020.

Ketua AJI Palembang, Prawira Maulana mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai organisasi wartawan di Sumsel, untuk membahas permasalahan Peraturan MA yang dinilai tidak berpihak kepada wartawan.

“Dari komunikasi yang kita jalin ini, sejumlah organisasi pers di Sumsel sepakat untuk membentuk Koalisi Pers Sumsel dan menyatakan petisi bersama sebagai sikap menolak Peraturan MA Pasa 4 Ayat 6 Nomor 5 Tahun 2020 tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan Prawira, Koalisi Pers Sumsel menilai Peraturan MA Pasal 4 ayat 6 Nomor 5 tahun 2020 yang berbunyi, pengambilan foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual harus seizin Hakim atau Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan, harus ditentang dan mendesak untuk dicabut.

“Aturan ini juga akan mengkebiri salah satu fungsi pers yakni pers sebagai kontrol sosial, serta membuka praktik kriminalisasi bagi jurnalis karena yang melanggar aturan yang tak benar ini akan dijerat dengan dalih menghina pengadilan,” tegasnya.

Berikut enam tuntutan Koalisi Pers Sumsel:

  1. Mahkamah Agung untuk segera mencabut rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua hakim. Peraturan MA ini dinilai tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.
  2. Meminta MA untuk tidak terus membuat ketentuan yang bisa membatasi jurnalis bekerja karena itu sama saja dengan menghambat kebebasan pers.
  3. Meminta Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang dan pengadilan yang lainnya di Sumsel untuk menyampaikan petisi ini ke MA aagar aturan segera dicabut.
  4. Mendesak Dewan Pers untuk meyiapkan langkah-langkah agar pasal 4 ayat 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 segera dicabut karena menganggu kinerja-kinerja pers di seluruh Indonesia.
  5. Menyerukan agar masyarakat Pers di daerah lainnya ikut menyuarakn penolakan serupa tentang pasa 4 ayat 6 Peraturan MA Tahun 2020.
  6. Mengimbau para jurnalis untuk tetap tertib dan professional saat meliput di ruang sidang.

Berikut link tandatangan Petisi Penolakan Pasal 4 ayat 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 dan mendesak MA untuk mencabut pasal yang merugikan para insan pers tersebut. Tandatangani petisi: http://chng.it/RqWmfvwQ. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.