Pagaralam, Sumselupdate.com — Keluhan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang mengganggu arus lalu lintas serta dugaan praktik pelangsiran BBM bersubsidi mendapat perhatian Polres Pagaralam.
Bersama Dinas Perdagangan Kota Pagaralam, kepolisian melakukan pengawasan di lapangan, termasuk mengecek barcode pembelian BBM bersubsidi.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan dan diterima masyarakat yang memang berhak.
Kapolres Pagaralam AKBP Adam Purbantoro SIK melalui Kasi Humas Iptu Riyanto SE mengatakan, pengecekan barcode merupakan bagian dari pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Kami bersama Dinas Perdagangan melakukan pengecekan barcode dalam penyaluran BBM bersubsidi. Hal ini untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan ketentuan,” ujar Riyanto.
Menurut Riyanto, pengawasan tersebut tidak hanya menyangkut proses administrasi pembelian, tetapi juga menjadi langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sistem barcode memungkinkan transaksi pembelian BBM bersubsidi tercatat berdasarkan data kendaraan dan konsumen. Dengan demikian, pembelian secara berulang maupun transaksi yang tidak sesuai ketentuan dapat menjadi bagian dari pengawasan.
Polres Pagaralam juga menyoroti dampak antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Antrean yang memanjang hingga badan jalan dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas pengguna jalan lainnya.
“Kami memahami adanya keluhan masyarakat terkait antrean BBM yang sampai mengganggu lalu lintas. Karena itu, pengawasan dan pengecekan akan terus dilakukan bersama instansi terkait agar penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib, aman dan tepat sasaran,” kata Riyanto.
Ia menegaskan, pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait agar distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan sesuai peruntukan.
Selain melakukan pengecekan di lapangan, Polres Pagaralam juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Apabila menemukan dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat menekan potensi pembelian BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan sekaligus mengurangi dampak antrean terhadap kelancaran lalu lintas.
Dengan pengecekan barcode dan pengawasan lintas instansi, penyaluran BBM bersubsidi diharapkan dapat lebih tertib dan tepat sasaran sehingga manfaat subsidi pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
(**)











