Anis Matta Sebut  Rakyat Mengalami Defisit, Ketua BPN: Presiden Telah Tugasi BPN Koordinasi dengan Tiga Kementerian

Gelora Talk Partai Gelora

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan pemerintah terhadap dampak inflasi dan tren kenaikan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) saat ini, terutama sektor pangan.

Hal ini bisa menjadi persoalan besar bagi Indonesia, karena kebutuhan pangan kita sebagian besar masih di impor, sehingga menimbulkan keruwetan tersendiri.

Read More

Menurut Anis, gejolak kenaikan harga pangan masih bisa ditutupi  pemerintah  dengan subsidi dari windfall profit komoditas sawit dan batubara. Sementara windfall profit tersebut, ditentukan  situasi geopolitik global dan keberadaannya di luar kendali Indonesia.

“Jadi kapasitas fiskal pemerintah sebenarnya relatif sangat terbatas. Kemampuan kita menyubsidi ini, kan juga ada limitnya, . sementara pemerintah diminta menyediakan barang untuk masyarakat dengan harga terjangkau,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Kenaikan Harga-harga Menggelisahkan Warga: Apa Kabar Indonesia?, Rabu (27/7/2022) sore.

Anis Matta memprediksi kemampuan pemerintah  menyubsidi akan semakin terbatas, jika pada September 2022, harga BBM dan energi global naik lagi.

“Kita sekarang berhadapan, bukan hanya dengan faktor inflasi saja, tapi juga faktor currency (mata uang, red), tren penguatan dollar. Ini harus segera dicarikan solusi jangka pendek, menengah dan panjang,” katanya.

Dikatakan, inflasi di Indonesia kelihatannya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Tetapi hal itu hanya sekadar angka-angka makro ekonomi, jika melihat fakta-fakta di lapangan.

“Kalau sudah bicara ekonomi, ini berkaitan dengan dapurnya masyarakat. Publik makin frustasi akibat tekanan kesulitan ekonomi saat ini. Harga-harga naik, daya beli menurun dan kehidupan semakin sulit,” katanya.

Solusi jangka pendeknya, pemerintah tetap dituntut menyediakan harga pangan yang terjangkau dan memperbaiki rantai distribusi. Sementara solusi jangka menengahnya, pemerintah harus membangun pasar domestik yang terintegrasi. Sedangkan solusi jangka panjang tetap membangun ketahanan pangan.

“Membangun pasar domestik yang terintegrasi ini tidak ada hubungannya dengan isu proteksionisme, tetapi lebih kepada sisi ketahanan nasional kita, khususnya di sektor pangan dan energi. Jadi orientasi pasar kita pasar domestik yang terintegrasi, tapi harus ada political will dari pemerintah,” tegasnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan, BPN telah ditugasi Presiden Joko Widodo  melakukan koordinasi dengan tiga kementerian, Kementerian Pertanian, Perdagangan dan BUMN, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menentukan harga wajar kebutuhan pangan sampai di tangan konsumen, termasuk distribusinya.

“Ke depan BPN akan seperti Bank Indonesia, memiliki cadangan yang cukup melakukan intervensi guna menstabilitasi harga pangan. Intinya menghadirkan harga pangan yang wajar dan terbaik untuk konsumen,” kata Arief.

Dijelaskan, pemerintah sudah menyiapkan early warning system untuk memantau ketersediaan pasokan komoditas pangan. Hal ini terutama untuk memantau empat komoditas utama yang menggantungkan impor seperti, kedelai, bawang putih, daging sapi, serta gula konsumsi.

“Misalnya untuk menjaga stabilitas harga beras, sudah dipetakan dengan kebutuhan setahun sekitar 29,5 juta ton, dan diharapkan surplus 7,5 juta ton dicapai tahun 2023 mendatang,” ujarnya.

Untuk menjaga ketersediaan pangan, lanjut Arief, BPN telah mengusulkan Kementerian Pertanian melakukan terobosan dalam kapasitas produksinya,  tidak hanya mengikuti sistem pola tanam selama ini, seperti penggunaan sistem green house.

“Sedangkan distribusinya, Badan Pangan Nasional memberikan semacam insentif. Daerah yang surplus, kita kirim ke daerah ekstrem atau yang memerlukan, hambatan hanya soal konektivitas saja. Tapi kita sudah minta Menteri Perhubungan untuk mengubah rute tol Laut guna memudahkan distribusi kita,” katanya.

Arief menambahkan, BPN akan membangun ekosistem pangan nasional terintegrasi, selain untuk ketahanan pangan, juga dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekspor.

“Kemarin saya ketemu dengan tamu dari Uni Emirat Arab, mereka minat investasi di Indonesia. Mereka mau investasi peternakan sapi dan produk turunannya seperti susu dan keju. Produksi ini bisa untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, sisanya baru diekspor. Ini salah satu cara membangun ekosistem pangan melalui kerjasama G to G atau B to B,” jelasnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai  gejolak harga pangan karena kondisi Indonesia begitu rapuh dalam tatanan pangan.

Fluktuasi harga pangan, sudah terjadi sejak akhir 2021 terlihat lonjakan harga minyak goreng.

Menurut Tulus, fluktuasi harga pangan tidak semata karena faktor eksternal pelambatan ekonomi dan kecamuk perang Rusia-Ukraina, tetapi juga disumbang keterbatasan pasokan di dalam negeri sendiri.

“Mirisnya mengapa menggantungkan gandum yang tidak diproduksi secara lokal. Kita pengonsumsi mie nomor dua dunia, dan juga roti yang mengandalkan bahan impor,” kata Tulus.

Untuk itu, Tulus menantikan peran Badan Pangan Nasional (BPN) menuntaskan persoalan gejolak pangan. BPN harus mampu membenahi sendi-sendi pasokan, distribusi dan konsumsi pangan.

“Sekarang, kondisi iklim global tak bersahabat, selain pasokan tak merata. Misalnya, Australia sedang mengalami kebakaran maka harga daging melonjak. Sedangkan, mengalihkan impor dari India, malah diduga kuat membawa virus PMK,” jelasnya.

Tidak hanya pangan, menurut Tulus kerentanan juga terjadi bidang energi seperti ketersediaan gas. Pertamina belum lama ini menyesuaikan harga Elpiji komersial yang mana kendati masih di bawah biaya produksinya.

“Kebutuhan gas juga belum mandiri, karena mengandalkan impor, sehingga harus disesuaikan. Sedangkan LPG 3 Kg terus disubsidi dengan barang yang sama, sehingga memicu konsumen bermigrasi ke LPG 3 Kg,” katanya. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.