Kendari, Sumselupdate.com — Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan, pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di Sulawesi Tenggara harus dilakukan ekstra ketat. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan distribusi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Memang dibutuhkan pengawasan ekstra, karena masih ada oknum yang bermain, mengalihkan BBM bersubsidi kepada sektor yang tidak semestinya seperti industri,” ujar Syafruddin usai Kunjungan Kerja Komisi XII di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/03/2024).
Dikatakan, BBM bersubsidi seharusnya tepat sasaran, disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai data yang telah dimiliki pemerintah. Namun faktanya, masih ditemukan pelanggaran distribusi di lapangan.
“Kadang-kadang masih ada pihak yang nakal, sehingga BBM bersubsidi didistribusikan ke sektor industri. Ini harus menjadi perhatian dan pengawasan kita bersama, terutama dari masyarakat,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Syafruddin mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau kecurangan dalam distribusi BBM dan LPG. Dikatakan, jika terbukti ada SPBU atau pihak Pertamina terlibat, sanksi tegas akan diberikan.
“Kalau SPBU-nya yang ikut bermain, kita tidak segan-segan membekukan atau mencabut izin operasionalnya,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan bersama, i pengawasan distribusi BBM dan LPG saat ini juga melibatkan TNI dan Polri. Sinergi lintas lembaga ini dinilai penting untuk mencegah praktik monopoli, penimbunan, dan penyalahgunaan subsidi oleh oknum tertentu.
“Ada kerja sama yang sudah dibangun, terutama dengan TNI dan Polri. Mereka pasti akan membantu pengawasan agar tidak ada upaya penimbunan ataupun monopoli distribusi BBM,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
