Anggota Komisi V DPR Minta Kementrans Sinergi Dengan Instansi Lain

Penulis: - Kamis, 7 November 2024
Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti

Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti meminta Kementerian Transmigrasi agar memaksimalkan penggunaan anggaran. Hal tersebut disampaikan Novita di dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Novita menilai Kementrans memiliki peran penting  merealisasikan pemerataan di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Ini adalah rapat kedua setelah perkenalan pertama. Tidak bisa dipungkiri ini juga salah satu Kementerian yang penting di Indonesia, banyak masyarakat dari daerah  padat penduduk, diperlukan untuk dilakukan transmigrasi agar ada pemerataan,” ujar Novita di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta.

Politisi Fraksi Gerindra ini menyoroti terbatasnya anggaran Kementerian Transmigrasi yang hanya sekitar Rp194 miliar.

Dia mengusulkan dibangun sinergi dengan kementerian terkait seperti Kementerian PU, Kementerian Desa, dan Kementerian Sosial.

“Sehingga anggaran tidak perlu harus ditaruh di Kementerian Transmigrasi” ujar Novita yang juga  Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

Menurut Novita, strategi transmigrasi yang utama adalah mempersiapkan pemberdayaan masyarakat yang akan berpindah. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan instansi lain agar target yang telah ditetapkan bsia tercapai.

“Jadi dari situ kita bisa lintas Kementerian, agar  bisa kerja sama, bagaimana program dan target-target dari Kementerian Transmigrasi ini bisa tercapai,” jelas legislator Dapil Jawa Tengah VIII.

Dikatakan, transmigrasi tetap menjadi program penting di Indonesia untuk mendistribusikan populasi dari daerah padat penduduk, seperti Jawa, ke daerah-daerah dengan lahan luas namun berpenduduk rendah.

Dia juga mengingatkan perlunya kejelasan terkait lahan dan sarana prasarana sebelum melaksanakan transmigrasi.

“Jangan kemudian status lahan belum jelas  sehingga yang transmigrasi di sana tidak maksimal kalau bahasa Jawanya itu kelelehan. Lalu, harus ada kepastian mengenai tenaga pendukung seperti guru dan petugas kesehatan, karena mereka juga membutuhkan jaminan kesejahteraan,” tegasnya.

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.