Yogjakarta, Sumselupdate.com – Tantangan demokrasi di Indonesia didominasi oleh politik transaksional dan maraknya penyebaran informasi hoaks.
Padahal, kualitas kepemimpinan ditentukan proses pemilihan pemimpin. Pemilih perlu lebih cermat dalam melihat rekam jejak dan pengkaderan calon pemimpin.
Penyataan tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad, dalam Seminar Kebangsaan bertajuk ‘Penguatan Kontribusi dalam Pembangunan Demokrasi Pasca-Tri Dharma Perguruan Tinggi’ di Aula Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi DI Yogyakarta, Selasa (28/2/2023).
“Perguruan tinggi sering gamang terlibat dalam wilayah politik, khawatir dianggap partisan dan tidak independen. Padahal kampus adalah kawah candradimuka mempersiapkan pemimpin bangsa. Peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka mengcounter tantangan demokrasi hari ini,” ujar Hilmy.
Menurut Hilmy, peran perguruan tinggi dapat dimaksimalkan pada sisi kontrol sosial. Pertama sebagai pengawas dan pemantau pemilu. Penjaga etika dan sistem nilai yang dibutuhkan agar proses demokrasi tidak tercederai.
Sebagai fasilitator Perguruan tinggi jangan apatis dan anti-politik. Momentum 2024 dapat dimanfaatkan kampus untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam berbagai bentuk kecurangan, memilih calon berkualitas, memberi pemahaman soal kelembagaan yang akan dihasilkan pemilu, baik melalui seminar, maupun kampanye.
Sebagai advokasi lanjut Hilmy, kampus harus menjadi pembela hak-hak rakyat ketika terjadi proses pelanggaran hak masyarakat. Kampus bisa membuka posko pengaduan pemilu.
Sebagai edukator dengan tingkat pendidikan masyarakat yang belum sepenuhnya melek politik, pendidikan politik bagi masyarakat bisa diambil kampus dengan mendorong partisipasi pemilih pemula, di samping meningkatkan partisipasi politik.
“Peran sosial ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, tetapi siapa saja yang pernah terlibat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma ini tidak lepas dari seorang mahasiswa ketika lulus, tetapi justru semakin kuat dengan menjadikan Tri Dharma sebagai pijakan berkarya secara nyata di masyarakat,” katanya.
Acara yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta tersebut, juga menghadirkan Rektor UPNV Yogyakarta Irhas Effendi, dan Ketua Umum Ikatan Alumni (IA) UPNV Yogayakarta H Zahrul Azhar A.
Peserta yang hadir merupakan alumni UPNV Yogyakarta lintas jurusan dan angkatan.
Ketua Umum IA UPNV Yogyakarta menyatakan alumni perguruan tinggi memiliki kasta tertinggi dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Sebagai pemilik kasta tertinggi, alumni perguruan tinggi semestinya menjadi subjek dalam demokrasi. Tetapi perlu ditekankan bahwa politik sebagai alat, sebagai wasilah, sementara tujuannya kemanusiaan.
Sementara Prof Irhas menekankan kesadaran pemilih terhadap calon yang dipilih. Setiap pemilih harus tahu visi dan misi calon pemimpin.
“Faktor utama dalam kepemimpinan kita justru terletak pada pemilih. Jangan sampai kalah dengan berbagai iming-iming tanpa melihat visi dan misi calon yang kita pilih. Syarat seorang pemimpin harus memiliki komitmen kuat dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945,” ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Bisnis tersebut. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
