Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan, filosofi pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tak boleh bergeser dari tujuan awal, yaitu mengelola dana haji secara produktif, aman, dan memberi manfaat nyata bagi jemaah.
Dalam rapat Baleg, Jazuli mengingatkan sebelum ada BPKH, dana setoran calon jemaah haji hanya mengendap di rekening Kementerian Agama, sehingga instansi ini menunggu bunga atau bagi hasil bank untuk kemudian dijadikan komponen subsidi biaya haji.
“Ratusan triliun hanya tidur. Setiap tahun dihitung bunganya, lalu ditambah sedikit sebagai optimalisasi. Itu tidak cukup meringankan jemaah,” ujar Jazuli dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama para narasumber dalam rangka harmonisasi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/11/2025)
Ia menilai pembentukan BPKH didorong oleh kebutuhan menghadirkan tata kelola modern, kreatif, dan profesional agar dana haji dapat berkembang tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.
“Kalau hanya menaruh uang di bank dan memindah-mindah rekening seperti masa lalu, untuk apa ada BPKH?! ” tuturnya mempertanyakan.
Politisi Fraksi PKS ini pun mengomparasikan keberhasilan Tabung Haji Malaysia yang mampu menekan biaya haji dengan investasi riil, termasuk melalui kepemilikan kebun sawit di Indonesia.
Itu fakta. Mereka berani mengembangkan investasi yang aman tapi produktif. Sementara kita hanya mengandalkan bunga bank. Wajar biaya haji Malaysia jauh lebih murah.
Segingga dia mendorong BPKH lebih berani mengambil peluang aman seperti optimalisasi HGU perusahaan yang tidak dikelola maksimal.
Ada perusahaan pegang HGU 20 ribu hektare tapi hanya menggarap 10 ribu. Ambil kembali sisanya, percayakan pada BPKH. Itulah investasi aman dan produktif.
Dia menilai peran perwakilan pemerintah tetap esensial. Sebab, fungsi pelayanan publik yang melekat pada dana haji. Namun jumlah pengawas tidak perlu berlebih.
Pengawas ada, tapi jangan banyak-banyak. Yang penting tidak ugal-ugalan memakai uang jemaah.
Dikatakan BPKH hanya akan berfungsi maksimal jika diisi figur profesional yang paham investasi syariah dan mampu mengelola portofolio besar. Sebab investasi aman bukan berarti pasif
BPKH bukan tempat duduk manis. Ini lembaga yang mengelola uang ratusan triliun. Orangnya harus punya kapasitas, bukan sekadar hadir dan menunggu gaji.
“Aman bukan berarti takut bergerak. Kalau takut risiko kecil sekalipun, ya kembalikan saja ke bank. Bubarkan saja BPKH,” katanya
Jazuli optimistis apabila dana haji dikelola secara aman namun produktif, maka biaya haji Indonesia akan bisa lebih murah daripada Malaysia. Apalagi Malaysia kerap kali justru memanfaatkan peluang investasi di Indonesia.
“Potensinya luar biasa. Tinggal keberanian dan profesionalitas pengelola,” tuturnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
