Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI Dr HM. Amir Uskara, MKes mendukung munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang digagas MPR RI.
Dengan PPHN, semua perencanaan pembangunan nasional, mulai dari pembangunan ekonomi, politik, demokrasi dan buday bisa terlaksana dengan terarah dan berkesinambungan.
“Pasca saya dilantik menjadi Wakil Ketua MPR beberapa hari lalu, saya belum begitu memahami MPR. Kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman Pimpinan MPR. Dari Ketua MPR, saya mengetahui perihal PPHN. Saya pikir ini luarbiasa. Bisa menjadi solusi segala permasalahan bangsa ke depan,” kata Amir di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/4/2024).
Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, jika PPHN nanti terwujud, arah pembangunan nasional tidak lagi disesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih. Tapi, berpedoman dan mengacu kepada PPHN dan bersambung sampai ke daerah.
“Ini yang saya suka dari PPHN. Siapapun pemimpinnya akan mengacu kepada PPHN. Sehingga tercipta keselarasan sempurna dari pusat ke daerah. Jika masih mengacu kepada visi misi Presiden terpilih, maka lima tahun akan terus berganti arah pembangunan nasional. Menurut saya itu malah memboroskan anggaran negara, karena banyak program tidak berjalan karena berganti kepemimpinan,” katanya.
Yang lebih memprihatinkan lagi, lanjut Amir, karena banyak program yang tidak berkesinambungan dan tidak berjalan maksimal, akan menggerus bahkan menghabiskan potensi kekayaan negara dan kekayaan sumber daya alam serta merugikan masa depan generasi muda Indonesia.
Dikatakan, PPHN melalui perencanaan pembangunan demokrasi, politik dan ketatanegaraan Indonesia, juga bisa menjadi acuan mau dibawa ke arah mana bangsa dan negara ini ke depan. Hal tersebut sangat penting untuk negara Indonesia. Contohnya, di PPHN akan dirumuskan tentang kontinuitas sistem Pemilu. Apakah masih dilanjutkan pemilihan langsung atau tidak.
“Itu hanya salah satu contoh. Banyak hal lain dalam perencanaan pembangunan politik dan demokrasi serta ketatanegaraan Indonesia, yang bisa dirumuskan dalam PPHN,”tegas Amir.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dapil Sulsel I ini menegaskan PPHN sebagai patron atau acuan dalam perencanaan pembangunan nasional di semua bidang, sangat penting diwujudkan. Kalau bisa di periode MPR 2019-2024 sudah selesai. Sebab, PPHN akan menjadi rel yang harus diikuti siapapun pemimpin, baik pemimpin nasional dan daerah.
Di PPHN kata dia, juga mesti dirumuskan target menjalankan pembangunan yang harus dicapai siapapun mengelola daerah atau negara ini. Misalnya, akan ditetapkan dalam PPHN target pertumbuhan ekonomi berapa persen. Pemimpin akan melakukan sesuatu agar target itu tercapai.
Sebab, selama ini hanya berkutat seputar asumsi. Kalau cuma asumsi, jika tidak tercapai tidak akan menjadi beban buat pemimpin. Namanya juga asumsi, dugaan atau perkiraan. Kinerja pemimpin akan dikunci oleh target. Jika sampai tidak mencapai target yang ditetapkan, maka kepemimpinannya dianggap tidak sukses atau tidak berhasil.
“Diharapkan dengan adanya target ini, akan muncul gairah dalam kinerja dan kerja-kerja pemimpin dan pemerintahannya. Tentu saja, menyusun target itu akan dipertimbangkan secara matang seluruh aspek yang mempengaruhi dalam pencapaian target,” tandasnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
