Ahmad Muzani: Pimpinan MPR Akan Melihat Perkembangan Pembangunan di IKN

Penulis: - Rabu, 22 Januari 2025
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Pimpinan MPR berencana melakukan kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN), di kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur  Jumat-Sabtu (24-25/Januari 2025).

Kunjungan  itu  untuk melihat dari dekat  perkembangan pembangunan IKN, terutama perkembangan pembangunan Gedung DPR, DPD dan MPR, serta tempat tinggal anggota parlemen.

Bacaan Lainnya

Dalam kunjungan, tersebut direncanakan Pimpinan MPR akan bertemu dan berdiskusi dengan kepala IKN. Dari sana akan diketahui bagaimana perkembangan Ibu Kota Negara. Diharapkan segala rencana pembangunan IKN   berjalan dengan baik, sesuai harapan.

“Karena itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN, untuk memastikan perkembangan yang sudah berjalan selama ini. Pemaparan dari kepala IKN dan hasil pantauan kami di lapangan  akan dibahas lebih mendalam, sekaligus untuk memberikan masukan kepada Presiden,” kata Muzani usai melakukan Rapat Pimpinan  bersama para Wakil Ketua MPR di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (21/1/2025)

Disinggung perihal kelanjutan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) salah satu rekomendasi MPR periode 2019-2024 kepada MPR periode 2024-2029, Muzani mengatakan, draf PPHN sudah dilimpahkan kepada Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan  untuk dikaji.

Hasil kajian tersebut akan memutuskan apakah bisa dilanjutkan untuk diserahkan kepada pemerintah melalui tap MPR atau bagaimana.

“Tadi Rapim juga membahas masalah Pokok-Pokok Haluan Negara. PPHN itu kan direkomendasi  MPR periode 2019-2024,  dibatasi agar dipelajari sampai Agustus. Jadi,  kita masih menunggu hasil kajian Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan,” kata Muzani.

Terkait kemungkinan mengembalikan MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara, secara ringkas  Muzani mengatakan, embahasan masalah mengembalikan MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara sering dibahas dalam berbagai pertemuan. Tetapi yang menjadi rekomendasi MPR periode 2019-2024 adalah masalah PPHN.

“Jadi PPHN lah yang kita bahasa, mudah-mudahan bisa segera diputuskan,” tutur Muzani.

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.