Palembang, sumselupdate.com – Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2014 masih rendah, yakni masih 0,684 atau ranking ke-110. Kualitas hidup manusia yang kurang menggembirakan ini salah satunya disebabkan oleh kualitas kesehatan yang juga masih rendah. Fakta kesehatan ini muncul tidak lepas dari masih adanya sejumlah permasalahan yang mengiringi sistem jaminan kesehatan nasional selama ini.
Demikian ditegaskan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes dalam orasi pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Komunitas pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di Graha Sriwijaya Kampus Unsri, Bukit Besar Palembang, Rabu (27/1/2016).
Guru besar yang sekarang masih menjabat Plt Dirut BPJS Kesehatan ini menambahkan, sebenarnya Indonesia telah lama memiliki komitmen yang baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan warganya. “Jaminan kesehatan sudah diiniasi oleh Presiden Megawati melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional, lalu SBY yang menerbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/JKN. Sekarang (era Jokowi) ada Kartu Indonesia Sehat/KIS sebagai bentuk intervensi dari cita ke-5 dalam Nawacitanya yang hendak meningkatkan kualitas hidup manusi Indonesia melalui peningkatan layanan kesehatan masyarakat” ujar pria kelahiran Palembang, 1 Februari 1968 ini.
Meski mengakui bahwa menilai permasalahan kesehatan nasional di era Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidaklah mudah, tetapi “dokter aktivis” mantan Ketua Bakornas Lembaga Kesehatan Himpunan Mahasiswa Islam (LKHMI) dan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) ini berhasil menyimpulkan setidaknya ada empat bejana pada permasalahan kesehatan nasional di era jaminan kesehatan nasional selama ini.
Bejana dimaksud, menurut guru besar ke-116 Unsri ini, yakni usaha kesehatan masyarakat (UKM) yang belum optimal, usaha kesehatan perorangan (UKP) yang belum terstruktur dengan baik, kanal antar bejana yang masih “mampet” sehingga sistem pelayanan kesehatan di UKP tidak berkontribusi pada sistem pelayanan kesehatan di UKM, dan sinergisitas lintas sektor yang kurang baik.
Untuk keberhasilan JKN-KIS ke depan, ujar Fachmi Idris, maka UKP harus semakin didorong untuk memberikan kontribusi. Selain itu, upaya promotif preventif perorangan pun wajib dilakukan. Lalu, perlu diterapkan model publik privat miks dan model public to public dalam kemitraan yang memadukan prinsip pelayanan kedokteran (UKP) dengan prinsip pelayanan kesehatan masyarakat (UKM).
Pengukuhan Fachmi Idris sebagai guru besar dilakukan di depan Rapat Senat Terbuka yang dipimpin oleh Rektor Unsri, Prof H. Anis Saggaff. Acara yang berlangsung hidmat tersebut dihadiri ratusan undangan di antaranya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Dirjen Sumber Daya Iptekdikti Kemenristek Dikti Prof Ali Gufron. (shn)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
