Palembang, Sumselupdate.com – Komisi I DPRD Sumsel menyorot anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 yang dinilai tidak jelas dan tidak masuk akal .
“Mereka kan pengawas pemilu, mereka usulan hampir Rp350 miliar, pokoknya di anggaran perubahan Sumsel 2016 kemarin dapat anggaran Rp5 miliar, tanpa melalui komisi I itu dana hibah, kita minta pertanggungjawaban tahunya setelah ada evaluasi Kemendagri sebelum diajukan ke Mendagri tidak ada angka Rp5 miliar, aneh itu,” kata anggota Komisi I DPRD Sumsel Elianuddin HB, Selasa (1/11/2016) di ruang kerjanya.
Selain itu anggaran Rp5 miliar juga muncul di usulan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), namun tidak muncul di Komisi I DPRD Sumsel. “Pokoknya waktu kita bahas di anggaran perubahan angka belanja hibah Rp5 miliar itu tidak ada,” katanya.
Belum selesai anggaran Rp5 miliar tersebut, menurut politisi Partai Nasdem ini, Bawaslu Sumsel mengajukan usulan anggaran di RAPBD Sumsel 2017 yang kini dibahas di DPRD Sumsel Rp600 miliar melalui Kesbangpol Sumsel dan susut menjadi Rp360 miliar .
“Anggaran Rp360 miliar itu tidak masuk akal, karena pelaksana pemilu KPU bukan Bawaslu, masak sampai Rp360 miliar, kita logika kabupaten/kota di Sumsel ada 17, kalau 1 kabupaten/kota dapat Rp2 miliar, baru Rp34 miliar dan provinsi Rp5 miliar paling-paling Rp40 miliar itu yang ideal, bukan Rp360 miliar,” ujarnya.
Untuk itu anggaran tersebut akan terus diteliti komisi I DPRD Sumsel, kalau tidak ada kaitan dengan tugas Bawaslu Sumsel, maka tidak akan dicairkan.
Untuk usulan anggaran di RAPBD 2017 dari KPU Sumsel, menurut Elianuddin belum dibahas. “Untuk KPU anggarannya secara umum kita lihat mata pasal yang dikaitkan dengan pemilu masih bersifat umum dan usulan KPU antara Rp400 miliar -Rp410 miliar, di semester akhir mereka minta Rp80 miliar, tapi kita belum bahas per item,” paparnya.
Sedangkan Pimpinan Bawaslu Sumsel Kurniawan, terkait anggaran Bawaslu Sumsel tersebut enggan berkomentar.
“Coba konfirmasi ke pihak sekretariat. Kami saja belum tahu baik anggaran di APBD perubahan maupun usulan anggaran 2017, karena urusan anggaran murni dikelola sekretariat Bawaslu,” katanya. (ery)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
