Surabaya, Sumselupdate.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadirkan tantangan baru dalam penanganan krisis komunikasi. Video dan suara hasil rekayasa AI atau deepfake dapat menyerupai tokoh asli sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat dan merusak kepercayaan publik.
Tantangan tersebut dibahas dalam sesi Panel 5 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 bertajuk “Masa Depan Penanganan Krisis Komunikasi di Era AI” di Surabaya, Kamis (29/10/2026).
Diskusi yang dipandu Bendahara Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Gaib Maruto Sigit, menghadirkan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), Haviez Gautama; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi; serta anggota Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, Wenseslaus Manggut.
Wakil Ketua Umum Perhumas, Haviez Gautama, menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola isu sebelum berkembang menjadi krisis. Menurutnya, organisasi perlu memahami potensi risiko sejak awal agar dapat menyiapkan langkah penanganan yang tepat.
Ia menjelaskan, isu merupakan persoalan atau pandangan publik yang perlu dikelola, sedangkan krisis dapat terjadi ketika persoalan berkembang menjadi situasi yang berdampak lebih luas terhadap organisasi.
Di tengah perkembangan AI, potensi penyebaran informasi palsu perlu menjadi bagian dari perencanaan mitigasi krisis komunikasi.
“Dengan adanya mitigasi, perusahaan tidak kaget ketika krisis terjadi,” jelas Haviez.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi, memaparkan pengalaman Pemprov Jawa Timur menangani video rekayasa AI yang menampilkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seolah-olah menawarkan sepeda motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat.
Melalui Klinik Hoaks, informasi tersebut diklarifikasi dan dinyatakan sebagai hoaks. Hasil klarifikasi kemudian disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa.
“Setelah diklarifikasi, Klinik Hoaks memberikan stempel hoaks pada kabar itu dan langsung dengan cepat menyebarkan ke masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media massa,” ujar Sherlita.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan tim komunikasi dan prosedur penanganan krisis sebelum persoalan muncul. Tiga jam pertama menjadi waktu penting untuk merespons informasi yang beredar dan mencegah narasi keliru semakin meluas.
Sherlita menyebut Klinik Hoaks di Jawa Timur, termasuk yang dibentuk di tingkat pemerintah daerah, telah mengklarifikasi 1.104 konten sepanjang Januari hingga September 2026. Konten tersebut mencakup berbagai isu, antara lain penipuan, pemerintahan, politik, dan informasi internasional.
Di sisi lain, anggota Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, Wenseslaus Manggut, menyoroti ancaman deepfake terhadap kepercayaan masyarakat. Menurutnya, media selama ini berperan sebagai gatekeeper, yakni menyaring dan memverifikasi informasi sebelum disampaikan kepada publik.
Namun, perkembangan teknologi membuat konten palsu semakin mudah diproduksi dan disebarkan. Kondisi tersebut menuntut media memperkuat perannya sebagai trustkeeper, yaitu penjaga kepercayaan publik melalui verifikasi, penggunaan data yang akurat, serta sumber informasi yang jelas.
“Bahaya deepfake tidak berhenti pada beredarnya video atau suara palsu. Persoalan yang lebih besar muncul ketika masyarakat mulai meragukan lembaga yang selama ini dipercaya menyampaikan kebenaran, termasuk media dan pemerintah,” kata Wenseslaus.
Ia mengingatkan, masyarakat berisiko terjebak dalam dua keadaan. Pertama, terlalu mudah percaya sehingga gampang dimanipulasi. Kedua, tidak lagi memercayai informasi apa pun karena sulit membedakan fakta dan rekayasa.
Situasi tersebut dapat merusak kepercayaan terhadap media dan pemerintah sekaligus mempersulit penyampaian informasi kepada masyarakat.
Karena itu, kecepatan klarifikasi perlu diimbangi dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang spesifik, sumber yang jelas, serta proses verifikasi menjadi unsur penting untuk menjaga kredibilitas.
Respons yang terlambat berisiko membuat informasi palsu telanjur dipercaya. Sebaliknya, klarifikasi dari sumber yang tidak dipercaya publik juga belum tentu mampu memulihkan keadaan.
Pembahasan dalam IDMC 2026 tersebut menegaskan bahwa penanganan krisis komunikasi di era AI tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan merespons. Organisasi, pemerintah, dan media perlu membangun mitigasi sejak dini, memperkuat verifikasi, serta menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hasil rekayasa teknologi.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
