Jakarta, Sumselupdate.com — Penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat sorotan dari Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi.
Fahmy mempertanyakan urgensi pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi yang kini dipimpin Bahlil. Menurutnya, struktur tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi tata kelola pemerintahan karena fungsi koordinasi tidak berjalan secara optimal.
Fahmy menilai penggabungan urusan hilirisasi dengan sektor energi sebenarnya dapat dilakukan langsung melalui Kementerian ESDM. Menurut dia, kedua sektor tersebut memiliki keterkaitan yang erat sehingga tidak harus dibentuk dalam struktur kementerian koordinator tersendiri.
“Menurut saya yang diperlukan adalah memang penyatuan ESDM dengan hilirisasi, karena hilirisasi dengan ESDM ini sangat terkait,” kata Fahmy kepada Suara.com -jaringan Sumselupdate.com, Jumat (2/10/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan muncul karena Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi tidak memiliki banyak kementerian teknis yang berada dalam koordinasinya. Dalam struktur tersebut, Kementerian ESDM menjadi kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi, sementara posisi menterinya juga ditempati Bahlil.
“Menko itu kan fungsinya mengoordinasikan, yang dikoordinasikan kementerian-kementerian. Tapi yang sekarang dibentuk ini kan satu-satunya yang dikoordinasikan itu kan Menteri ESDM dan menterinya juga Bahlil,” ujarnya.
Menurut Fahmy, kewenangan hilirisasi yang sebelumnya berada di Kementerian Investasi dapat dialihkan langsung ke Kementerian ESDM. Dengan demikian, integrasi sektor hilirisasi dan energi dapat dilakukan tanpa harus menambah struktur kementerian koordinator baru.
Ia menilai rangkap jabatan tersebut juga menimbulkan pertanyaan dari perspektif tata kelola organisasi pemerintahan.
“Menko-nya Bahlil, Menteri ESDM-nya Bahlil juga. Kemudian yang dikoordinasikan apa? Bahlil akan mengoordinasikan dirinya sendiri, kan?” kata Fahmy.
“Nah, Bahlil mengoordinasikan dirinya sendiri tadi, kan dari segi organisasi itu agak janggal,” sambungnya.
Selain persoalan koordinasi, Fahmy juga menyoroti potensi tambahan beban anggaran negara. Menurutnya, pembentukan struktur baru dapat menimbulkan pembiayaan operasional yang seharusnya bisa dihindari apabila fungsi hilirisasi langsung diintegrasikan ke dalam Kementerian ESDM.
“Ini kan dari segi organisasi tadi itu sangat tidak layak. Ini juga pemborosan dari segi anggaran tadi ya,” ujarnya.
Fahmy berpandangan integrasi hilirisasi dan transisi energi di bawah Kementerian ESDM justru berpotensi membuat pelaksanaan kebijakan lebih terkoordinasi. Sebaliknya, keberadaan Kemenko baru dinilainya belum tentu memberikan dampak terhadap percepatan target hilirisasi nasional.
“Saya kira tidak akan ada pengaruhnya (Kemenko baru). Justru kalau itu dijadikan di Kementerian ESDM itu akan terintegrasi. Tapi dengan adanya Menko tadi malah sulit menurut saya,” pungkasnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
