Palembang, Sumselupdate.com — Inflasi Kota Palembang pada September 2026 tercatat sebesar 2,40 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka tersebut menurun dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 2,48 persen.
Meski masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen, Pemerintah Kota Palembang tetap mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas pangan dan energi, terutama cabai, beras premium, serta bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan perkembangan harga komoditas perlu terus dipantau karena perubahan pasokan maupun harga dapat memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
“Perkembangan harga sejumlah komoditas perlu terus dipantau karena perubahan pasokan dan harga dapat memberikan tekanan terhadap inflasi daerah,” kata Ratu Dewa, Kamis (1/10/2026).
Salah satu komoditas pangan yang menjadi perhatian adalah cabai. Kondisi cuaca panas dan kemarau di sejumlah daerah disebut berdampak terhadap produksi cabai.
Gangguan produksi tersebut antara lain menyebabkan bunga tanaman cabai rontok hingga terjadi gagal panen. Akibatnya, pasokan cabai di pasaran menjadi lebih terbatas dan berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Selain cabai, beras premium kemasan lima kilogram juga menjadi perhatian pemerintah. Pemkot Palembang terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga beras guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Tekanan terhadap harga juga berasal dari sektor energi. Sejumlah BBM nonsubsidi mengalami kenaikan harga.
Pertamax Turbo naik dari Rp18.700 menjadi Rp20.000 per liter. Kemudian Dexlite naik dari Rp20.150 menjadi Rp24.200 per liter, sedangkan Pertamina Dex naik dari Rp21.650 menjadi Rp25.750 per liter.
Kenaikan harga BBM tersebut menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap biaya transportasi dan distribusi barang. Jika biaya distribusi meningkat, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga sejumlah komoditas yang diterima masyarakat.
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Pemkot Palembang bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menerapkan strategi 4K, yakni ketersediaan, keterjangkauan atau kestabilan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Pada aspek ketersediaan, pemerintah melakukan kerja sama antardaerah, operasi pasar dan menyiapkan rencana penambahan cadangan pangan.
Sementara untuk menjaga keterjangkauan harga, pasar murah didorong untuk dilaksanakan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mengantisipasi panic buying ketika muncul kekhawatiran terkait ketersediaan komoditas tertentu.
Pemkot Palembang juga memperkuat kelancaran distribusi melalui rehabilitasi jalan, revitalisasi pasar dan pengaturan lalu lintas. Koordinasi dengan daerah penghasil, distributor dan agen komoditas terus dilakukan untuk menjaga pasokan kebutuhan masyarakat.
Ratu Dewa menekankan pentingnya penggunaan data dalam menentukan langkah pengendalian inflasi. Pemantauan terhadap komoditas yang mengalami perubahan harga menjadi dasar pemerintah dalam menentukan intervensi secara tepat.
Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata juga tercatat dalam rilis statistik Kota Palembang. Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan nusantara tujuan Kota Palembang mencapai 550.381 perjalanan, meningkat 3,56 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Namun, tingkat hunian hotel berbintang mengalami penurunan. Tingkat hunian hotel bintang empat pada Agustus 2026 tercatat 60,91 persen, turun dari 66,56 persen pada Juli 2026.
Sementara tingkat hunian hotel bintang lima tercatat 52,95 persen, turun dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 56,78 persen.
Pemkot Palembang menyatakan sinergi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), TPID dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat.
Pengendalian harga komoditas strategis, kelancaran distribusi dan ketersediaan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Dengan inflasi September 2026 yang berada pada level 2,40 persen, pemerintah daerah terus memantau pergerakan harga, khususnya komoditas pangan dan energi yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi,” jelas Ratu Dewa.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah pengendalian harga secara lebih tepat dan terukur.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
