Palembang, Sumselupdate.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Palembang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai ibu kota provinsi dan representasi wajah Sumsel, kondisi Palembang dinilai turut menentukan citra daerah secara keseluruhan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, termasuk dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Herman Deru saat meninjau Posko Karhutla di Kecamatan Alang Alang Lebar (AAL), Palembang, Senin (7/9/2026).
“Palembang ini wajah Sumsel. Jadi perhatian kita, karena baik buruknya sangat bergantung dari wajah ini,” ujar Herman Deru.
Menurut Herman Deru, kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau tahun ini menjadi salah satu faktor meningkatnya potensi kebakaran. Bahkan, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan tercatat mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap sektor pertanian, tetapi juga perkebunan dan berbagai sektor lain yang berhubungan langsung dengan pendapatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa langkah utama dalam menghadapi Karhutla adalah pencegahan. Sebab, api yang telah membesar akan jauh lebih sulit dikendalikan.
Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam memberikan informasi secara cepat ketika menemukan titik kebakaran.
“Intinya adalah pencegahan. Kalau api sudah besar, dia menjadi musuh. Maka partisipasi masyarakat untuk melapor sangat diperlukan. Artinya, perlu kolaborasi agar pemadaman bisa segera dilakukan,” katanya.
Herman Deru mengapresiasi sistem respons cepat yang telah diterapkan di Kota Palembang. Menurutnya, sejumlah kebakaran bahkan dapat dikendalikan dalam waktu singkat berkat koordinasi antara petugas dan masyarakat.
“Ada kebakaran yang luasnya hampir satu hektare, tapi bisa dipadamkan dalam kurun waktu satu jam. Ini menunjukkan respons cepat sudah berjalan,” ujarnya.
HGU Terbengkalai Terancam Sanksi
Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyoroti keberadaan lahan-lahan terbengkalai yang berpotensi menjadi lokasi kebakaran.
Ia menegaskan, setiap lahan memiliki pemilik yang bertanggung jawab terhadap kondisi dan pengelolaannya. Termasuk lahan yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
Menurutnya, pemerintah tidak akan segan memberikan peringatan hingga sanksi tegas kepada pemilik lahan yang membiarkan lahannya terbengkalai dan berpotensi menimbulkan kebakaran.
“Lahan-lahan yang terbakar ini ada pemiliknya. Kalau lahan tidak digarap dan itu merupakan HGU, harus diberikan peringatan sampai sanksi tegas,” tegasnya.
Bahkan, Herman Deru membuka kemungkinan pencabutan izin HGU apabila keberadaan lahan tersebut dinilai telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
“Kalau HGU itu sampai meresahkan dan mengganggu orang lain, bisa saja dicabut,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman Karhutla. Pemantauan terus dilakukan secara real time dan berbagai upaya penanganan telah dikerahkan.
“Kita bukan kurang upaya dan bukan pasrah. Semua langkah terus dilakukan bersama-sama,” ujarnya.
Meski Palembang merupakan wilayah perkotaan dan tidak memiliki intensitas Karhutla sebesar daerah lain di Sumsel, Herman Deru meminta peran perlindungan masyarakat (Linmas) terus diperkuat.
Pemerintah juga memberikan uang semangat sebesar Rp150 ribu kepada petugas dan masyarakat yang terlibat dalam upaya penanganan Karhutla.
“Itu bukan untuk membayar gotong royong, tetapi sebagai uang semangat,” jelasnya.
Layanan ISPA Gratis dan Puskesmas Siaga 24 Jam
Selain penanganan kebakaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan perhatian terhadap dampak kesehatan akibat kabut asap.
Herman Deru mengatakan, pelayanan bagi masyarakat yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi salah satu fokus utama.
Menurutnya, gejala awal ISPA umumnya berupa batuk dan pilek. Namun, di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk, masyarakat tetap diminta mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.
Pelayanan kesehatan terkait dampak kabut asap tersebut diberikan secara gratis berdasarkan kesepakatan kepala daerah di Sumatera Selatan.
Di Kota Palembang sendiri, sebanyak enam puskesmas disiagakan untuk memberikan pelayanan selama 24 jam.
Dalam peninjauan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung penanganan Karhutla di Kota Palembang.
Bantuan tersebut berupa mesin air, selang, serta dukungan kendaraan operasional. Selain itu, Kodam juga direncanakan memberikan lima unit kendaraan bentor untuk mendukung mobilitas penanganan Karhutla di Palembang.
297 Titik Karhutla Sepanjang 2026
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengungkapkan, sepanjang Januari hingga 6 September 2026, tercatat sebanyak 297 titik kebakaran lahan di wilayah Kota Palembang.
Total luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 253 hektare. Namun, seluruh lahan yang terbakar tersebut merupakan lahan mineral dan bukan lahan gambut.
“Sepanjang Januari sampai 6 September 2026, ada 297 titik kebakaran dengan luas sekitar 253 hektare. Ini semuanya lahan mineral, bukan gambut,” kata Ratu Dewa.
Berdasarkan pembaruan data BPBD Kota Palembang per 6 September 2026, terdapat 10 titik kebakaran yang terjadi dalam satu hari.
Untuk menangani kondisi tersebut, sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke sejumlah lokasi.
Ratu Dewa mengatakan, pihaknya telah menempatkan armada pemadam kebakaran di wilayah-wilayah strategis agar dapat merespons kejadian dengan cepat.
“Damkar sudah kita standby di wilayah-wilayah terdekat, sehingga dalam durasi sekitar 5 sampai 10 menit bisa langsung bergerak,” ujarnya.
Adapun sejumlah kecamatan yang memiliki potensi kebakaran lahan cukup tinggi di antaranya Kecamatan Sematang Borang, Alang Alang Lebar, dan Ilir Barat I.
Selain Karhutla, Pemerintah Kota Palembang juga menaruh perhatian terhadap peningkatan kasus ISPA. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Palembang, jumlah kasus harian mengalami peningkatan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait peningkatan kasus ISPA ini,” katanya.
Untuk memastikan kesiapsiagaan di lapangan, Ratu Dewa bersama jajaran melakukan peninjauan ke tiga kecamatan yang memiliki posko Karhutla, yakni Alang Alang Lebar, Kertapati, dan Gandus.
Lahan Usaha Diduga Dibakar untuk Dijadikan Kapling
Camat Alang Alang Lebar Mukhtiar Hijrun mengatakan, dalam kurun waktu 10 hari terakhir pihaknya mencatat sebanyak 33 kejadian kebakaran lahan di wilayahnya.
Sebagian besar lokasi kebakaran merupakan lahan milik swasta maupun lahan usaha yang tidak dikelola secara optimal.
“Selama 10 hari ini total ada 33 kejadian. Sebagian besar merupakan lahan milik swasta atau milik usaha,” ujarnya.
Pihak kecamatan telah mendirikan dan menyiagakan Posko Karhutla selama dua minggu terakhir sebagai upaya mempercepat penanganan kebakaran.
Mukhtiar menambahkan, aparat juga telah mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang diduga sengaja melakukan pembakaran lahan.
Bahkan, terdapat kasus pembakaran lahan yang telah ditindaklanjuti hingga ke kepolisian.
“Ada yang sudah dibawa ke Polres. Informasinya, ada lahan yang dibersihkan untuk dijual atau dijadikan kapling, tetapi dilakukan dengan cara dibakar,” tegasnya.
Pemerintah berharap penanganan Karhutla tidak hanya mengandalkan petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan kesadaran seluruh pemilik lahan dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran.
Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan jumlah kebakaran lahan, khususnya di Kota Palembang sebagai wajah Provinsi Sumatera Selatan. (Iya)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
