Prabumulih, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kota Prabumulih memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan peran paralegal di tingkat desa dan kelurahan.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi antara Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, dengan Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, di Kantor Wali Kota Prabumulih, Rabu (29/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Maju Amintas Siburian mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Prabumulih yang terus mendukung keberadaan Posbankum sebagai layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Menurutnya, Posbankum dan paralegal memiliki peran strategis dalam memberikan informasi, konsultasi, pendampingan, hingga membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Maju Amintas juga menekankan pentingnya optimalisasi pelaporan layanan Posbankum melalui sistem pelaporan resmi yang telah disediakan Kementerian Hukum.
“Laporan layanan Posbankum yang dikirimkan dari daerah dipantau dan dimonitor langsung oleh Menteri Hukum RI serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Karena itu, konsistensi pelaporan dari setiap desa dan kelurahan di Prabumulih menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menyatakan Pemerintah Kota Prabumulih siap memperkuat sinergi dengan Kanwil Kemenkum Sumsel untuk meningkatkan kualitas layanan Posbankum.
“Keberadaan Posbankum sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum secara cepat dan tepat. Kami siap mendukung peningkatan kualitas layanan ini secara berkelanjutan,” katanya.
Usai audiensi, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Posbankum yang dipandu Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, H. Asnedi. Kegiatan tersebut diikuti para lurah dan paralegal se-Kota Prabumulih sebagai upaya memperkuat kapasitas layanan bantuan hukum di tingkat masyarakat.
Audiensi juga dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih Aris Apriadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) H. Manur Latif, Kepala Bagian Hukum Iwan Triwahyudi, Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat Kota Prabumulih Doni Mirasaputra, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
