Palembang, Sumselupdate.com – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Policy Talks bertema ‘Penguatan Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah’ yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Wilayah Tahun 2026 yang diikuti peserta dari berbagai kantor wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.
Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan guna mendukung lahirnya kebijakan publik yang berkualitas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi pemaparan, para narasumber menjelaskan bahwa analis kebijakan memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi kebijakan.
Analis kebijakan tidak hanya bertugas menyusun rekomendasi, tetapi juga memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif melalui koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antarpemangku kepentingan.
Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan dinilai sangat bergantung pada kemampuan membangun sinergi antarlembaga, mengelola komunikasi yang efektif, serta memastikan setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Dalam forum tersebut, para peserta juga berbagi pengalaman mengenai tantangan dan praktik terbaik dalam pelaksanaan analisis kebijakan di lingkungan kerja masing-masing.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum penguatan kapasitas seperti Policy Talks menjadi sarana penting untuk meningkatkan kompetensi analis kebijakan sekaligus memperkuat kolaborasi antarwilayah.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir kebijakan yang semakin berbasis data, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Nur’Ainun, menilai penguatan kapasitas analis kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kompetensi tersebut menjadi langkah penting agar para analis kebijakan mampu menjawab tantangan pembangunan hukum yang semakin kompleks dan dinamis.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
