Palembang, Sumselupdate.com – Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Palembang, menerima pelimpahan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, atas nama AR (Agus Rizal) mantan kepala dinas Perkimtan kota Palembang dan serta DT (Dedi Try Wahyudi) selaku direktur CV Mapan Makmur Bersama.
Dua terdakwa dugaan korupsi belanja hibah bahan bahan bangunan dan konstruksi rutin bidang Waskim pada dinas perumahan rakyat tahun 2024, yang merugikan negara sebesar Rp 1,6 miliar, Selasa (19/5/2026).
“Iya,hari ne kita menerima pelimpahan berkas tindak pidana dugaan korupsi dari Kejaksaan Negeri Palembang atas nama AL dan DT. Untuk sidang perdana akan digelar besok (Rabu) dengan agenda pembacaan dakwaan,” ujar sumber internal dari PN Palembang yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain,Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Dr Mochamad Ali Rizza SH MH membenarkan, pihaknya dalam hal ini seksi tindak pidana khusus (Pidsus) pekan lalu telah melimpahkan berkas atas nama AL dan DT dari Kejaksaan Negeri Palembang ke Pengadilan Negeri Palembang secara E- Berpadu.
“Iya hari ini kita melimpahkan berkas ke PN Palembang dan sudah P-31. Besok akan dilakukan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan,” ujarnya.
Baca juga : Kejari Palembang Pastikan RT Tak Terseret Kasus Korupsi Perkimtan
Sebelumnya, Kejari Palembang melakukan penahan terhadap AL (Agus Rizal) selaku mantan Kepala Dinas Perkimntan Kota Palembang serta DT (Dedi Try Wahyudi) selaku direktur CV Mapan Makmur Bersama. Dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait dugaan korupsi belanja hibah bahan bahan bangunan dan konstruksi rutin bidang Waskim pada dinas perumahan rakyat tahun 2024, yang merugikan negara sebesar Rp1,6 miliar.
Dimana, dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 132 saksi, mulai dari ketua RT, lurah, pemilik toko bangunan, hingga pejabat di lingkungan Dinas Perkimtan. Selain itu, penyidik juga memeriksa dua ahli, yakni Ahli Konstruksi dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
Penyidik menemukan bahwa CV Mapan Makmur Bersama tidak menyediakan seluruh material sebagaimana tercantum dalam kontrak. Berdasarkan perhitungan Ahli Keuangan Negara, kerugian negara mencapai Rp1.686.574.440,” ungkapnya.
Baca juga : 11 Ketua RT dan PHL Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Perkimtan Palembang
Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, kedua tersangka menjalani penahanan Rutan selama 20 hari di Rutan Pakjo Palembang, terhitung sejak 5 Desember 2025 hingga 24 Desember 2025,” tutupnya. (**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
