Palembang, Sumselupdate.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergerak cepat merespons polemik penutupan sementara sejumlah destinasi wisata di kawasan Gunung Dempo, Kota Pagaralam. Penutupan tersebut dipicu persoalan regulasi dan perizinan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN VII.
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
“Iya, saya sudah menerima laporan dari anggota DPRD Sumsel terkait para pelaku usaha di kawasan tersebut yang diminta melengkapi rekomendasi dari pemerintah kota,” ujar Herman Deru saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (1/5/2026).
Menurutnya, penertiban yang dilakukan berkaitan dengan kelengkapan administrasi, seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) serta izin kesesuaian tata ruang.
Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak boleh menghambat roda perekonomian masyarakat.
Sebagai solusi, Pemprov Sumsel mengambil peran sebagai mediator untuk menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kota Pagaralam dan pihak PTPN VII.
“Saya akan menjembatani. Mudah-mudahan aktivitas ini tidak terhenti, tetapi terus berjalan. Desa wisata ini harus menjadi episentrum ekonomi bagi pengrajin, pemandu wisata, dan pelaku usaha lokal,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumsel, Alfrenzi Panggarbesi, mendorong agar persoalan tersebut segera diselesaikan melalui dialog terbuka.
“Saya berharap Wali Kota dan pimpinan PTPN dapat duduk bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Alfrenzi menilai, penutupan sementara kawasan Desa Wisata Gunung Dempo berpotensi menimbulkan dampak luas, termasuk ancaman kehilangan pekerjaan bagi ratusan karyawan serta meningkatnya angka pengangguran.
Ia juga mengungkapkan telah menerima laporan dari pelaku usaha yang mengeluhkan penutupan akibat kendala administrasi, meski telah berupaya memenuhi persyaratan kerja sama.
“Saya kira ini persoalan koordinasi dan komunikasi. Karena itu, semua pihak harus duduk bersama mencari solusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alfrenzi menilai keberadaan Desa Wisata Gunung Dempo memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjadi destinasi unggulan yang mampu menarik minat wisatawan.
Pemprov Sumsel berharap, melalui langkah fasilitasi dan koordinasi tersebut, polemik penutupan dapat segera diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, serta tetap menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
