Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi I DPR RI Amalia Anggraini menekankan evaluasi kinerja keamanan laut tidak boleh hanya dilihat dari output kegiatan atau serapan anggaran semata. Dia mengingatkan, esensi keamanan maritim jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas patroli fisik.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan Kepala Bakamla dan Gubernur Lemhanas di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
“Keamanan maritim di Indonesia ini tidak sekadar masalah patroli saja, tetapi juga urusan kedaulatan, keselamatan pelayaran, dan juga perlindungan jalur ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi kinerja di tahun 2025 ini penting. Jadi bukan hanya kita melihat output-nya saja, tetapi juga kita harus memastikan dampaknya ini betul-betul terasa pada pengawasan dan penegakan hukum,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Dia juga meminta Bakamla memetakan secara jujur kendala utama (bottleneck) yang menyebabkan target patroli terkoordinasi pada tahun 2025 tidak tercapai maksimal, serta bagaimana strategi Bakamla mengejar ketertinggalan program prioritas yang belum didukung anggaran di tahun 2026 .
Amalia mendorong Gubernur Lemhanas agar lembaga tersebut memperkuat posisinya sebagai simbol sistem peringatan dini bagi negara. Ia berharap kajian-kajian strategis Lemhanas, seperti Indeks Ketahanan Nasional, dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan nyata kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Baca juga : Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Selidiki Dugaan Kebocoran Data Instagram
“Lemhanas juga perlu makin berperan sebagai simbol peringatan dini nasional. Dengan mengintegrasikan analisis geopolitik global, dinamika opini publik, dan proyeksi konflik non-konvensional. Orientasinya juga harus jelas, dari sekadar program dan output ke legitimasi negara,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
