Pagaralam, Sumselupdate.com – Pemandangan memilukan di Sumatra—rumah yang tinggal atap, jalan nasional terbelah, hingga ribuan warga yang memenuhi tenda pengungsian—seharusnya menjadi alarm bahwa banjir bandang dan longsor kali ini bukan sekadar akibat cuaca buruk, melainkan buah dari kerentanan ekologis yang sudah lama diabaikan.
Rafi, mahasiswa Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Untirta, menegaskan bahwa bencana tersebut tidak boleh lagi disederhanakan sebagai fenomena alam semata.
Menurut BMKG, curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Sumatra menyerupai intensitas banjir Jakarta pada 2020.
Namun, bagi Rafi, menjadikan hujan sebagai kambing hitam hanya membuat persoalan utama tidak terlihat.
“Hujan itu pemicu, bukan penyebab utama. Akar masalahnya ada pada kerusakan ekologis yang kita ciptakan sendiri,” ujarnya.
Di balik air bah yang merendam rumah dan sawah, tersimpan persoalan terkait pembangunan yang abai terhadap ekologi.
Berbagai laporan, termasuk dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan lonjakan izin tambang dan perkebunan sawit di sepanjang Bukit Barisan—hutan penyangga air sekaligus pengikat tanah yang menjadi penyeimbang alam Sumatra.
Pembukaan hutan untuk tambang batubara, emas, dan komoditas perkebunan ibarat mencabut spons raksasa yang selama ini menahan air dan mencegah longsor.
Rafi menilai bahwa kerusakan tersebut merupakan akumulasi dari pilihan pembangunan yang tidak memperhitungkan keselamatan ekologis.
“Setiap izin tambang yang dikeluarkan, setiap hutan yang ditebang, sebenarnya adalah izin untuk bencana di masa depan. Dan hari ini kita sedang membayar harga itu,” tegasnya.
Ironisnya, meski bencana melanda sejumlah provinsi, BNPB tidak menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional dengan alasan kapasitas daerah dianggap masih memadai.
Keputusan tersebut memicu kekecewaan publik dan menimbulkan pertanyaan: bagaimana mungkin persoalan dengan dampak nasional diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah?
Rafi pun memberikan kritik keras terhadap keputusan itu. “Ini bukan hanya persoalan logistik. Ini soal pengakuan bahwa bencana ekologis ini adalah akibat dari kebijakan nasional. Ketika negara tidak turun tangan penuh, masyarakat merasa ditinggalkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa krisis ini harus menjadi titik balik. Banjir mungkin surut dan aktivitas warga perlahan pulih, namun selama pola pembangunan tidak berubah, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu. Berbagai lembaga dan media lokal menyerukan perlunya refleksi nasional.
Rafi menutup opininya dengan ajakan agar ribuan korban tidak hanya menjadi memori pahit. Menurutnya, bangsa ini harus memilih: terus berada di jalur eksploitasi, atau mulai membangun harmoni dengan alam demi masa depan generasi mendatang.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
