Sekayu, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menegaskan komitmennya dalam mencegah dan menangani praktik pekerja anak, terutama di sektor pertanian.
Komitmen tersebut disampaikan melalui Rapat Koordinasi Upaya Penanggulangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tahun 2025, yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen di Auditorium Pemkab Muba, Kamis (27/11/2025).
Rakor ini diinisiasi oleh Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture (PAACLA) bersama International Labour Organization (ILO), bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muba.
Kegiatan ini dihadiri Kepala DPPPA Muba dr Sharlie Esa Kanedy MARS, Kepala Sekretariat Nasional PAACLA Andi Akbar, Fundamental Principle and Rights of Work Senior Specialist ILO Miss Bharatiya P Flug, perangkat daerah, pimpinan perusahaan, pengawas ketenagakerjaan, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), serta forum anak dan pelopor anak Kabupaten Muba.
Kepala Sekretariat Nasional PAACLA Andi Akbar mengapresiasi sambutan Pemkab Muba serta kesediaan untuk bekerja bersama dalam mendorong intervensi penanggulangan pekerja anak di sektor pertanian, terutama perkebunan sawit.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Muba atas respon cepat dan penerimaan yang sangat baik. Sawit menjadi isu penting yang harus kita tangani bersama untuk memastikan rantai pasoknya bebas dari pekerja anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa PAACLA merupakan kemitraan multipihak di bawah koordinasi Bappenas, melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya pemantauan dan remediasi pekerja anak di sektor pertanian.
Perwakilan ILO, Miss Bharatiya P Flug, menegaskan bahwa persoalan pekerja anak merupakan isu global yang membutuhkan dukungan penuh berbagai pihak.
“Ini bukan hanya isu lokal, tetapi isu yang menjadi perhatian dunia. Karena itu dukungan semua pihak sangat diperlukan agar upaya penanganan pekerja anak dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Wakil Bupati Muba Kyai Abdur Rohman Husen dalam sambutannya menekankan bahwa keberadaan pekerja anak, khususnya di kebun sawit, tidak boleh dibiarkan.
“Anak adalah amanah. Mereka seharusnya berada di ruang kelas, bukan di lapangan kerja. Namun realitanya masih ada anak-anak yang membantu pekerjaan orang tua di kebun sawit, seperti memungut brondolan atau menyadap karet,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi tersebut dapat menghambat tumbuh kembang anak, mengganggu pendidikan, hingga memicu putus sekolah. Karena itu, Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas anak.
Wabup menegaskan bahwa pencegahan pekerja anak merupakan tanggung jawab moral, hukum, dan sosial seluruh unsur masyarakat.
Ia juga menyampaikan beberapa langkah yang perlu diperkuat, antara lain penguatan sistem perlindungan anak berbasis komunitas, pemetaan risiko anak berpotensi putus sekolah, peningkatan edukasi keluarga, serta penyusunan kebijakan internal perusahaan menuju kawasan perkebunan ramah anak.
“Jika langkah ini kita jalankan bersama, maka kita dapat memastikan anak-anak tidak kehilangan hak atas pendidikan, hak untuk tumbuh sesuai usianya, dan hak atas rasa aman,” ujarnya.
Wabup turut menyampaikan apresiasi kepada PAACLA Indonesia, ILO, dan DPPPA Muba atas terselenggaranya kegiatan ini.
Sebagai penutup, Rakor ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk memastikan tidak ada pekerja anak di sektor pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin. Komitmen ini menjadi simbol tekad bersama bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama di daerah yang dikenal sebagai salah satu sentra perkebunan terbesar di Sumatera Selatan.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
