Bandung, Sumselupdate.com — Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menegaskan perlunya penguatan koordinasi antara DPD, DPR, dan pemerintah dalam proses legislasi serta penanganan isu strategis daerah, terutama terkait pemekaran wilayah. Menurut Hemas, masih banyak hambatan teknis dan komunikasi yang mengganggu efektivitas kerja lembaga perwakilan daerah tersebut.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Press Gathering DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertema “Penguatan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam (22/11/2025),.
Dikatakan, proses perumusan undang-undang kerap tidak berjalan ideal. Misalkan agenda legislatif DPR yang sering berlangsung mendadak tanpa koordinasi awal.
“Kami sering terkejut ketika DPR menggelar rapat bersama. Terkadang anggota DPD sudah berada di luar daerah dan harus mendadak kembali ke Jakarta,” ujar Senator Yogyakarta itu.
Meski begitu, Hemas mengapresiasi perubahan positif dalam hubungan antarlembaga, terutama setelah DPR mulai memberikan ruang lebih besar bagi DPD untuk menyampaikan masukan substansial dalam pembahasan undang-undang. “Sekarang DPR sudah memberi ruang berdiskusi dan menyampaikan masukan. Itu luar biasa,” katanya.
Salah satu isu utama yang disorot usulan daerah otonomi baru (DOB). Banyak anggota DPD mendorong pembahasan intensif terkait usulan tersebut. Namun dia mengingatkan, pemekaran wilayah bukan proses sederhana dan membutuhkan sinergi penuh antara pemerintah pusat, DPR, dan DPD.
“Kita tahu pemekaran tidak mudah diloloskan. Ini menjadi tantangan paling berat,” ujarnya.
Hemas juga menyinggung dinamika internal DPD yang kini diwarnai meningkatnya jumlah anggota muda yang aktif dan kreatif. Kondisi itu, menuntut pimpinan DPD bekerja lebih cepat menjawab kebutuhan daerah.
“Kami sampai kewalahan mengikuti ritme generasi muda yang sangat aktif. Tapi itu hal baik karena mereka membawa energi baru,” jelasnya.
Dia kembali menekankan pentingnya kehadiran pejabat eksekutif dalam rapat pembahasan legislasi. Banyak kebutuhan daerah tidak terselesaikan lantaran ketidakhadiran menteri dalam rapat penting.
“Kalau menterinya tidak datang sekali dua kali, sampaikan salam kami dari DPD. Karena kebutuhan daerah harus dijawab tepat waktu,” katanya.
Hemas menambahkan, kolaborasi antara DPD dan pemerintah daerah semakin kuat. Banyak pemerintah daerah, kini melihat DPD sebagai mitra strategis menyampaikan aspirasi dan mempercepat penyelarasan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal.
“Komunikasi kita sudah semakin terpadu. Tugas kita memastikan setiap kebijakan selaras dengan kebutuhan daerah,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
