Pangkalpinang, Sumselupdate.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) tata kelola dan tata niaga timah, Senin (15/9/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, didampingi Wakil Ketua II Beliadi, Pj Sekda Babel Fery Afriyanto, serta anggota DPRD lainnya.
Eddy Iskandar menjelaskan, Pansus tata kelola dan tata niaga timah dibentuk pada 17 Maret 2025 sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat dan usulan fraksi-fraksi di DPRD Babel. Pansus bertugas merumuskan rekomendasi agar data pertambangan dan niaga ekspor timah dapat terintegrasi dalam satu pintu data.
“Harapan kami, rekomendasi ini segera ditindaklanjuti sebagai evaluasi bersama untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga timah. Tujuannya agar hasil pengelolaan sumber daya alam ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Babel,” ujarnya.
Dalam paripurna, Pansus DPRD Babel menyampaikan lima rekomendasi utama, yakni terkait kelembagaan, tata niaga, fiskal dan pendapatan asli daerah, lingkungan dan reklamasi, serta sosial dan perlindungan masyarakat.
Eddy menegaskan, tata kelola timah selama ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. “Ke depan, tata kelola harus membantu penambang kecil dengan mendorong legalisasi, sehingga mereka bisa bekerja secara nyaman dan aman,” katanya.
Selain itu, DPRD Babel menekankan pentingnya menjaga hasil tambang timah dari kebocoran, pencurian, dan penyelundupan. “Kami sudah bertemu dengan PT Timah. Jika ada 80 persen kebocoran, maka 80 persen itu harus masuk ke negara. Dengan tata kelola yang lebih baik, harga timah bisa stabil dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutup politisi Partai Golkar tersebut.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
